Ini Tanggapan Gubernur Babel Soal Rencana Kementerian ESDM Bentuk Regulasi Harga Timah

LKI Golkar – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) masih menunggu kebijakan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait rencana pembentukan regulasi Harga Pokok Minimum (HPM) Timah.

Diketahui rencana pembentukan HPM Timah ini disampaikan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia saat menghadiri kegiatan pelantikan Kepengurusan DPD I Partai Golkar Bangka Belitung, Minggu (25/1/2026) kemarin.

“Kita masih menunggu kebijakan pusat, tapi yang pasti kita (Pemprov Babel) mendukung agar timah ini bisa terkontrol harganya,” kata Gubernur Babel Hidayat Arsani, Senin (26/1/2026).

Dikatakan Hidayat, Regulasi HPM Timah ini diharapkan bisa menjadi langkah strategis untuk menstabilkan harga timah sekaligus memperbaiki tata niaga komoditas pertambangan yang menjadi andalan perekonomian di Bangka Belitung ini, akan tetapi hal ini belum bisa dipastikan apakah nantinya akan melibatkan Pemprov Babel dalam penyusunan regulasi tersebut.

“Kita tidak tahu apakah kita dilibatkan atau tidak, kita lagi menunggu saja,” ucapnya.

Ia berharap kebijakan yang dikeluarkan Kementerian ESDM nantinya bisa menjadi jalan keluar bagi peningkatan perekonomian di Bangka Belitung ini

“Tentu di samping itu juga kita akan memberi masukan kepada Pak Menteri agar harga timah ini yang sesuai, masukan harganya stabil, tapi saya yakin Pak Menteri jago dalam hal ini. Intinya kita masih menunggu kebijakan rencana regulasi ini,” tutupnya.