
Kunker Ketua Komisi X DPR RI ke LLDIKTI VI, Menakar Kesiapan Kampus dan Anggaran Kuliah Gratis
Share your love
LKI Golkar – Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI Jawa Tengah menyikapi kesiapan perguruan tinggi swasta (PTS) menghadapi rencana kebijakan kuliah gratis serta evaluasi mutu akreditasi dan riset, Jumat (20/11/2026).
Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro, menyatakan, pihaknya ingin mendalami urgensi akreditasi program studi yang jumlahnya mencapai 34.711 prodi serta efektivitas Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
Dirinya menyatakan, Komisi X DPR RI mencatat adanya keluhan mengenai beban biaya akreditasi LAM bagi PTS kecil dan menengah, di samping kelambatan proses yang juga dikeluhkan pada akreditasi BAN-PT.
“Masukan dari LLDIKTI Wilayah VI dan perguruan tinggi di Jawa Tengah akan menjadi bahan penyusunan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang mengkodifikasi aturan guru dan dosen, sistem pendidikan nasional, serta pendidikan tinggi,” katanya.
Agung lebih lanjut mengatakan, terkait rencana kebijakan kuliah gratis, Komisi X DPR RI mempertanyakan kemampuan fiskal negara, skema penerima manfaat, kebutuhan operasional kampus, serta keberlanjutan pembiayaannya.
“Perluasan akses melalui perguruan tinggi negeri (PTN) harus tetap menjaga keberlangsungan ekosistem pendidikan tinggi secara keseluruhan, termasuk peran dan kelangsungan PTS serta PTKIS,” katanya.
Sebagai catatan, Agung menjelaskan, Provinsi Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi kunjungan karena memiliki 339 PTN dan PTS dengan 3.144 prodi, sekitar 922.000 mahasiswa, 27.000 dosen, serta 16 PTS berakreditasi institusi unggul pada 2025.
Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah VI, Prof. Aisyah Endah Palupi, memaparkan kalau di Wilayah VI jumlah PTS yang dikawal menyusut dari 238 institusi pada 2021 menjadi 210 institusi akibat penggabungan, penyatuan, dan perubahan bentuk.
Hingga saat ini, LLDIKTI Wilayah VI memiliki 17 PTS terakreditasi unggul, 51 PTS terakreditasi baik sekali, 97 PTS terakreditasi baik, 22 PTS terakreditasi saja, dua PTS terakreditasi pertama, enam PTS belum terakreditasi, serta satu pengajuan tidak terakreditasi.
LLDIKTI Wilayah VI memproyeksikan penambahan delapan PTS terakreditasi unggul pada 2026–2027 seiring penerapan Permendikbud Saintek Nomor 10 Tahun 2025, Permendikbud Saintek Nomor 39 Tahun 2025, dan aturan digitalisasi Permendikbud Saintek Nomor 10 Tahun 2026.
“Dari 1.890 program studi yang dikawal LLDIKTI Wilayah VI, sebanyak 456 prodi berstatus unggul, 547 prodi baik sekali, dan 530 prodi baik,” kata Prof. Aisyah menjelaskan.
Di sisi ketenagaan, dari lebih dari 14.000 dosen PTS di Jawa Tengah, baru 2.841 dosen bergelar doktor, sekitar 11.000 dosen bergelar magister, 172 spesialis satu, empat spesialis dua, empat profesi, serta dosen rekrutan baru pembukaan prodi.
Jumlah guru besar di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI tercatat 280 orang dan terus bergulir pengusulannya, termasuk bagi dosen yang memasuki batas usia pensiun (BUP), sejalan dengan target pemenuhan syarat akreditasi perguruan tinggi unggul.
“Jumlah mahasiswa di Jawa Tengah pada 2025 mencapai 431.907 orang, meningkat selama periode 2021–2025 meski jumlah PTS berkurang,” katanya.
Untuk program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), LLDIKTI Wilayah VI mengawal 20.832 penerima jalur reguler pada tahun ini dan sekitar 7.040 penerima usulan masyarakat pada tahun lalu, serta mendapat tambahan kuota 200 mahasiswa setelah meraih peringkat kedua pengelola KIP Kuliah terbaik tingkat nasional.
Pada aspek penelitian, LLDIKTI Wilayah VI mencatat dua PTS masuk klaster mandiri dan 63 perguruan tinggi berada di klaster pratama, dengan total dana hibah tahun 2026 sebesar Rp 107,19 miliar untuk 1.219 proposal yang sedang berjalan.
Dalam tujuh tahun terakhir, publikasi internasional bereputasi Scopus dari PTS di Jawa Tengah tercatat 20.348 dokumen dan indeks Web of Science (WoS) 3.580 dokumen, dengan rata-rata publikasi internasional 0,763 per dosen, sitasi 9,93 per dosen, dan porsi publikasi non-Q sekitar 51,83 persen.
“LLDIKTI Wilayah VI juga mengawal tata kelola, transparansi keuangan dan aset yayasan, pengadaan barang dan jasa, pencegahan gratifikasi dan konflik kepentingan, kepatuhan pajak dan audit internal, keaktifan SPI serta SPMI, hingga ketepatan sasaran KIP Kuliah dan lingkungan kampus yang aman dan inklusif,” katanya.
Sementara itu, Ketua APTISI Wilayah VI Jawa Tengah, Prof. Edi Noersasongko, menyatakan dukungan terhadap rencana kuliah gratis di PTN agar pembiayaan negara mendorong peningkatan mutu riset, jenjang pascasarjana (S2 dan S3), serta hilirisasi riset menjadi produk nyata, bukan sekadar publikasi kertas.
“Kalau skripsi (S1), tesis (S2), dan disertasi (S3) itukan cuma paper saja, akan lebih baik jika dari itu semua menjadi produk nyata dan bisa diaplikasikan,” kata Prof. Edi menjelaskan.
Terpisah, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek, Prof Khairul Munadi, mengatakan skema kebijakan perluasan akses pendidikan tinggi masih dirumuskan dan dikaji bersama kementerian serta lembaga terkait seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal serta keberlanjutan.
“Secara umum ada tiga opsi yang sedang dibahas. Pertama, opsi ideal yang menyeluruh, kedua opsi moderat yang lebih tertarget, dan ketiga opsi esensial atau minimal. Nanti akan dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal, kepastian keberlanjutan, serta dampaknya,” kata Khairul.
Dirinya menjelaskan, pemerintah masih perlu melakukan kajian agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain itu untuk persoalan pembiayaan kuliah, pihaknya juga mencermati berbagai masukan mengenai akreditasi prodi melalui LAM, terutama terkait peran dan dampaknya terhadap PTS.
“Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk melihat efektivitas sistem akreditasi, termasuk memastikan mekanismenya mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi tanpa memberikan beban berlebihan bagi perguruan tinggi,” katanya.



