
Perkuat Kemandirian Energi Nasional, Yulisman: ASEAN Power Grid Harus Sejalan dengan Visi Prabowo
Share your love
LKI Golkar – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Yulisman, menilai kerja sama interkoneksi listrik kawasan ASEAN atau ASEAN Power Grid (APG) harus sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Menurutnya, integrasi ketenagalistrikan kawasan perlu memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia sekaligus memastikan kebutuhan listrik masyarakat dan industri dalam negeri tetap menjadi prioritas.
Yulisman mengatakan, Presiden Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, pada 15 November 2026 telah menegaskan pentingnya ketahanan energi sebagai salah satu prioritas utama pemerintah. Presiden juga memaparkan pengembangan energi surya berkapasitas 100 gigawatt sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi Indonesia dan mendorong pemanfaatan energi yang lebih bersih.
“Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa ketahanan dan kemandirian energi merupakan prioritas nasional. Karena itu, kerja sama ASEAN Power Grid harus menjadi instrumen untuk memperkuat sistem kelistrikan Indonesia, bukan sekadar membuka perdagangan listrik antarnegara. Kepentingan masyarakat dan industri nasional harus tetap menjadi pertimbangan utama,” ujar Yulisman dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/26).
Yulisman juga mengapresiasi langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menekankan prinsip saling menguntungkan dalam pembahasan ASEAN Power Grid. Menurutnya, sikap pemerintah yang mengedepankan kepentingan nasional dan penghormatan terhadap regulasi masing masing negara merupakan landasan penting dalam membangun kerja sama energi kawasan yang berkelanjutan.
“Kami mendukung langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang memastikan kerja sama ini memberikan keuntungan bagi Indonesia. Pemerintah harus memiliki posisi tawar yang kuat, terutama dalam menentukan harga perdagangan listrik, pembagian manfaat investasi, serta pengembangan infrastruktur. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pemasok listrik murah bagi pertumbuhan industri negara lain,” tegasnya.
Lebih lanjut, legislator asal daerah pemilihan Riau II itu mengingatkan bahwa pengembangan interkoneksi listrik ASEAN harus diimbangi dengan penguatan infrastruktur ketenagalistrikan nasional. Pemerintah bersama PLN perlu memastikan kecukupan pasokan, keandalan jaringan transmisi, serta pemerataan akses listrik, khususnya di daerah yang masih menghadapi keterbatasan layanan. Menurutnya, kerja sama regional tidak boleh mengurangi kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan listrik domestik.
Selain mendorong investasi energi baru dan terbarukan, Yulisman menilai pengembangan ASEAN Power Grid juga perlu memperhatikan potensi daerah yang berbatasan langsung dengan negara-negara ASEAN, baik melalui darat maupun laut, seperti Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki posisi strategis untuk pengembangan infrastruktur energi, investasi pembangkit, serta kawasan industri berbasis energi bersih. Pemerintah perlu memastikan daerah perbatasan tidak hanya menjadi jalur interkoneksi listrik, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan industri lokal.
“Arahan Presiden Prabowo mengenai kemandirian energi harus menjadi pijakan dalam setiap kerja sama internasional. ASEAN Power Grid perlu memberikan manfaat nyata bagi Indonesia, termasuk bagi masyarakat di daerah perbatasan. Komisi XII DPR RI akan terus mengawal agar kerja sama ini memperkuat ketahanan energi nasional, mendorong investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Yulisman.



