Lamhot Sinaga Soroti Rendahnya Penyerapan KUR di Sumatera Selatan

LKI Golkar – Rendahnya penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Selatan menjadi perhatian Komisi VII DPR RI setelah realisasinya tercatat Rp 7 triliun atau sekitar 2,5 persen dari total penyaluran KUR nasional. Kondisi tersebut disoroti dalam kunjungan kerja reses di Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (6/11/2026), seperti dilansir dari Detikcom

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyebut penyaluran KUR secara nasional baru mencapai Rp 277 triliun dari total alokasi Rp 300 triliun. Menurut dia, capaian Sumsel tertinggal dibandingkan sejumlah daerah lain.

Lamhot membandingkan tingkat penyerapan KUR di Sumsel dengan provinsi lain yang rata-rata telah mencapai 10-20 persen. Sementara itu, penyerapan di tingkat kabupaten rata-rata sudah berada pada kisaran 20-30 persen.

“Angka ini sangat kecil dibandingkan provinsi lain. Kalau di provinsi lain rata-rata sudah di angka 10-20 persen serapan KUR-nya. Di tingkat kabupaten saja rata-rata sudah di angka 20-30 persen,” ujar Lamhot Sinaga, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

Dia menilai rendahnya penyerapan tersebut menjadi persoalan karena daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional membutuhkan dukungan pembiayaan untuk menggerakkan kegiatan usaha masyarakat. Terlebih, pemerintah memberikan subsidi bunga untuk program KUR.

“Seharusnya bagi daerah yang pertumbuhan ekonominya di bawah rata-rata nasional, itu membutuhkan KUR. Karena KUR sudah disubsidi negara 10 persen. Ini berarti ada anomali, serapan KUR kecil, sehingga pertumbuhan ekonominya juga kecil,” ujar Lamhot.

Lamhot menjelaskan bahwa bunga KUR pada dasarnya sebesar 16 persen. Dari jumlah tersebut, pemerintah memberikan subsidi sebesar 10 persen, sedangkan nasabah menanggung bunga sebesar 6 persen.

Selain persoalan penyerapan, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menekankan pentingnya optimalisasi penyaluran KUR untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Bambang, sektor UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Kontribusinya mencapai sekitar 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja.

“Ini bukti bahwa pemerintah kurang perhatian terhadap rakyat kecil. Karena KUR ini penting untuk kepentingan rakyat,” ujar Bambang Haryo Soekartono, Anggota Komisi VII DPR RI.

Bambang juga menyebut pemerintah telah menurunkan bunga KUR menjadi 6 persen serta menyediakan fasilitas pinjaman hingga Rp 100 juta tanpa agunan.

“Berbagai kemudahan itu seharusnya bisa dimaksimalkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM,” kata Bambang.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi VII DPR RI turut membahas rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat. Namun, pembahasan agenda itu ditunda karena Gubernur Sumsel tidak hadir dalam pertemuan.

Bambang menyebut pembahasan juga berkaitan dengan belum tuntasnya rencana pembangunan pelabuhan serta keterbatasan kawasan industri di Sumatera Selatan. Dia menyoroti bahwa provinsi tersebut belum memiliki kawasan industri maupun kawasan ekonomi khusus.

“Sebenarnya kami ingin membahas masalah Tanjung Carat dan lain sebagainya, kenapa tidak selesai-selesai. Padahal Sumsel ini mungkin satu-satunya provinsi di Sumatera yang tidak memiliki kawasan industri. Termasuk juga tidak memiliki kawasan ekonomi khusus,” imbuh Bambang.