Hibah untuk Lembaga Sosial di Kepri Diserahkan, Ansar Janjikan Perlindungan Nelayan-Petani Berlanjut

LKI Golkar – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan bantuan hibah berupa barang dan kendaraan kepada sejumlah badan serta lembaga nirlaba yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan.

Penyerahan berlangsung di Graha Kepri, Rabu, 28 Oktober 2026. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, bantuan itu merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang diserap anggota DPRD Kepri saat reses.

“Ketika masa reses, anggota DPRD turun langsung ke masyarakat untuk mencatat kebutuhan dan aspirasi. Aspirasi itu kemudian disampaikan kepada gubernur untuk dibahas bersama tim eksekutif. Dari situ, kita evaluasi dan tindak lanjuti sesuai kebutuhan serta kemampuan anggaran daerah,” ujar Ansar.

Ia pun mengapresiasi komitmen anggota DPRD yang terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, sinergi legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar program pemerintah benar-benar dirasakan warga.

Ansar mengakui kondisi anggaran daerah terus berfluktuasi. Meski begitu, ia memastikan pemerintah tetap berupaya menjaga keberlanjutan program yang bermanfaat.

“Alhamdulillah, di tengah kondisi anggaran yang berfluktuasi, kita masih bisa memberikan bantuan. Saya berterima kasih kepada teman-teman DPRD yang terus memikirkan kepentingan masyarakat. Harapan kita, ke depan anggaran untuk program seperti ini bisa semakin besar,” katanya.

Bukan hanya hibah, Ansar memaparkan sejumlah program perlindungan sosial yang menyasar kelompok rentan. Salah satunya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan yang telah berjalan empat tahun.

Program itu memberi perlindungan saat nelayan mengalami risiko kecelakaan kerja hingga meninggal dunia. Sejak dua tahun terakhir, perlindungan serupa diperluas ke petani dengan jumlah penerima mendekati 10 ribu orang. Keluarga peserta yang meninggal akibat kecelakaan kerja berhak atas santunan sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan, sementara anak peserta berpeluang meraih beasiswa hingga perguruan tinggi. Tahun ini, jaminan sosial ketenagakerjaan juga diperluas ke pengemudi ojek daring di sejumlah kabupaten dan kota, termasuk Kota Batam.

“Program perlindungan seperti ini harus terus dipertahankan, siapa pun gubernurnya nanti. Kita ingin masyarakat kecil, seperti nelayan, petani, dan pekerja sektor informal, mendapatkan perlindungan ketika menghadapi risiko dalam menjalankan pekerjaannya,” tegas Ansar.

Di bidang kesehatan, Pemprov Kepri terus memperkuat kerja sama pembiayaan dengan pemerintah pusat. Cakupan jaminan kesehatan di Kepri disebut telah mencapai sekitar 90 persen. Pemprov juga melanjutkan penyambungan listrik gratis bagi warga di pulau-pulau yang belum menikmati akses listrik memadai.

Hingga kini, program itu telah menjangkau lebih dari 15 ribu rumah tangga. Ansar menyebut pemerintah terus berkoordinasi dengan PT PLN agar layanan listrik di pulau-pulau yang masih terbatas sekitar 14 jam sehari bisa meningkat menjadi 24 jam.

“Kita ingin masyarakat di pulau-pulau juga bisa menikmati listrik secara optimal,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov Kepri tengah membangun Museum dan Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat. Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya melestarikan sejarah dan memperkuat identitas kebangsaan, mengingat Pulau Penyengat punya nilai historis penting dalam perkembangan bahasa Melayu yang menjadi salah satu fondasi bahasa Indonesia.

Siang Ini Ansar berharap berbagai program pembangunan, bantuan hibah, dan perlindungan sosial itu dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kepulauan Riau.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kepri sekaligus Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Dewi Kumalasari Ansar, sejumlah anggota DPRD Kepri, Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri, Widya Iswara Utama Kepri Lamidi, Asisten Administrasi Umum Junaidi, Kepala Dinas PMPTSP Hasfarizal Handra, serta para penerima hibah.