Wali Kota Bontang Minta Inspektorat Kawal Bantuan Keuangan Untuk Partai Sebelum Ke BPK

LKI Golkar – Wali kota Bontang, Neni Moerniaeni tegaskan penyaluran bantuan keuangan terhadap partai politik perlu dilakukan pengawalan terkait penggunaan bantuan dana tersebut.

Menurutnya, pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan pemanfaatan anggaran berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Agar sesuai dengan juknis bahwa bantuan untuk partai politik salah satunya adalah peningkatan SDM,” ujarnya, Senin (5/10/2026).

Neni mengatakan, Inspektorat perlu melakukan pengawalan sejak proses penggunaan hingga pelaporan bantuan keuangan tersebut.

Hal ini dinilai penting sebelum laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia pun menekankan pentingnya pengawasan terhadap proses pelaporan agar penggunaan bantuan keuangan partai politik tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pelaporannya juga harus kita kawal,” katanya.

Orang nomor satu di Kota Bontang itu juga meminta Inspektorat memberikan pemahaman kepada partai politik mengenai bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan melalui bantuan keuangan tersebut.

Selain itu, Neni membeberkan bahwa Pemerintah Kota Bontang memberikan bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp7.500 per suara sah yang diperoleh pada pemilu.

“Dari dulu sampai sekarang bantuan untuk partai politik itu kita berikan Rp.7.500 per suara yang ada kursinya di DPRD,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Neni menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bontang sebelumnya pernah mengusulkan peningkatan besaran bantuan keuangan bagi partai politik.

Namun, usulan tersebut belum dapat direalisasikan karena masih terkendala persyaratan administrasi.

“Kita pernah mengusulkan untuk kenaikan tapi harus ada naskah akademiknya, dan ketetapannya ada di gubernur,” pungkasnya.