Konflik Papua tak Kunjung Usai, Waka Komisi I DPR RI Dave Laksono Ungkap Tantangan yang Dihadapi

LKI Golkar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI tidak boleh berhenti pada pengadaan dan pembaruan peralatan militer.

Menurut Dave, modernisasi pertahanan harus dibarengi kesiapan personel, kemampuan operasional, pemeliharaan alutsista, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Dengan adanya pembaruan sejumlah alutsista, pekerjaan rumah TNI tidak berhenti pada pengadaan peralatan. Yang lebih penting adalah memastikan seluruh kemampuan tersebut benar-benar siap digunakan, didukung oleh personel yang kompeten, pemeliharaan yang baik, serta sistem operasi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi,” ucap Dave kepada Inilah.com, Minggu (4/10/2026).

Dave mengatakan kekuatan pertahanan tidak hanya ditentukan oleh seberapa modern peralatan yang dimiliki, tetapi juga kemampuan prajurit dalam mengoperasikan dan merawatnya. Karena itu, peningkatan kualitas SDM harus berjalan beriringan dengan modernisasi alutsista.

“Modernisasi pertahanan juga harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesiapan menghadapi berbagai bentuk ancaman,” ujarnya.

Papua tak Cukup dengan Pendekatan Keamanan

Dave kemudian menyoroti persoalan keamanan di Papua, khususnya terkait keberadaan kelompok bersenjata.

Dia mengatakan TNI tetap memiliki peran dalam menjaga keamanan masyarakat dan menghadapi kelompok bersenjata sesuai tugas serta ketentuan hukum yang berlaku.

“Untuk persoalan Papua, TNI tetap memiliki peran penting dalam menghadapi kelompok bersenjata dan menjaga keamanan masyarakat sesuai dengan tugas serta ketentuan hukum yang berlaku,” kata Dave.

Namun, Dave menekankan persoalan Papua memiliki karakter yang kompleks sehingga penanganannya tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan keamanan.

Menurutnya, penanganan terhadap kelompok bersenjata tetap harus dilakukan secara tegas dan terukur. Pada saat yang sama, upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan penegakan hukum, pembangunan, pelayanan publik, serta pendekatan sosial yang melibatkan pemerintah daerah dan unsur terkait.

“Persoalan Papua tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan keamanan. Penanganan kelompok bersenjata harus tetap tegas dan terukur, tetapi juga perlu berjalan bersama penegakan hukum, pembangunan, pelayanan masyarakat, serta pendekatan sosial yang melibatkan pemerintah daerah dan unsur terkait,” ujarnya.

Menurut Dave, kombinasi berbagai pendekatan tersebut diperlukan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat Papua menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan tenang.

“Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang aman sehingga masyarakat Papua dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang,” katanya.

Mengapa Konflik Papua Belum Selesai?

Dave mengakui penyelesaian persoalan keamanan di Papua bukan perkara sederhana. Menurutnya, sejumlah faktor membuat penanganannya membutuhkan strategi jangka panjang dan tidak dapat diselesaikan dengan satu pendekatan.

Dia menyebut kondisi geografis Papua yang luas dan sulit dijangkau menjadi salah satu tantangan. Selain itu, keberadaan kelompok bersenjata di wilayah tertentu, dinamika sosial, persoalan pembangunan, hingga tingkat kepercayaan masyarakat juga perlu diperhatikan.

“Kalau ditanya mengapa persoalan ini belum juga selesai, menurut saya karena tantangannya memang kompleks. Kondisi geografis Papua, keberadaan kelompok bersenjata di wilayah yang sulit dijangkau, dinamika sosial, serta persoalan pembangunan dan kepercayaan menjadi bagian dari tantangan tersebut,” tutur Dave.

Karena kompleksitas tersebut, Dave menilai pola penyelesaian persoalan di Papua tidak bisa begitu saja disamakan dengan pengalaman daerah lain, termasuk Aceh ketika pemerintah menghadapi konflik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Menurutnya, setiap wilayah memiliki latar belakang sejarah, karakter masyarakat, serta dinamika konflik yang berbeda. Karena itu, pendekatan penyelesaiannya perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

“Karena itu, pendekatannya tidak bisa disamakan begitu saja dengan pengalaman Aceh dan GAM. Setiap daerah memiliki sejarah, karakter masyarakat, dan dinamika konflik yang berbeda,” jelasnya.

TNI, Penegak Hukum dan Pemerintah Harus Satu Arah

Dave menilai kunci penanganan persoalan Papua ke depan adalah memastikan seluruh kebijakan berjalan secara terpadu. Masing-masing institusi, kata dia, harus bekerja sesuai tugas dan kewenangannya tanpa berjalan sendiri-sendiri.

TNI tetap menjalankan tugas pertahanan dan keamanan sesuai mandat yang diberikan. Sementara aparat penegak hukum menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana. Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab memperkuat pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat Papua.

“Yang terpenting sekarang adalah memastikan seluruh kebijakan berjalan dalam satu arah. TNI menjalankan tugas sesuai mandatnya, aparat penegak hukum menjalankan fungsi penegakan hukum, sementara pemerintah terus memperkuat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Dave.

Komisi I DPR RI, lanjut dia, akan terus mencermati pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut. Pengawasan diperlukan agar penanganan persoalan Papua tetap berada dalam koridor hukum sekaligus membuka ruang bagi penyelesaian yang lebih menyeluruh.

“Komisi I DPR RI akan terus mencermati pelaksanaannya agar penanganan persoalan Papua tetap tegas, terukur, dan sesuai hukum, sekaligus membuka ruang bagi penyelesaian yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan,” ungkapnya.