Fraksi Golkar Pertanyakan Belanja Infrastruktur untuk Kejar Konektivitas

LKI Golkar – Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mempertanyakan belanja infrastruktur pelayanan publik dan pemerataan sebagai upaya mengejar konektivitas pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.

“Berapa persentase belanja infrastruktur pelayanan publik 2027 menurut formula Permendagri No. 17 Tahun 2026?” kata Juru bicara Fraksi Golkar, Hadi Setiawan saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi Atas Nota Keuangan Oleh Gubernur Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Jawa Timur 2027, di Surabaya, Kamis.

Hadi menjelaskan pada RAPBD Jatim 2027 belanja modal turun 22,3 persen menjadi Rp1,67 triliun atau sekitar 6,1 persen dari total belanja, sedangkan realisasi belanja modal 2025 juga baru 92,47persen. 

Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 mensyaratkan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dengan formula dan penandaan khusus, yang cakupannya lebih luas daripada belanja modal semata. 

Fraksi Golkar juga mempertanyakan kegiatan apa saja yang dihitung, dan bagaimana penurunan belanja modal tetap mampu mengejar konektivitas serta pemerataan infrastruktur antar wilayah di Jawa Timur.

Selain infrastruktur, detil belanja fungsi pendidikan yang didanai hingga 31 persen dari total belanja daerah juga menjadi salah satu titik yang dipertanyakan.

Diketahui, pada RAPBD 2027 pendapatan daerah diproyeksikan Rp26,4 triliun atau turun 0,3% dari Perubahan APBD 2026 Rp26,495 triliun dan masih di bawah realisasi 2025 Rp29,88 triliun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp17,7 triliun naik 0,4 persen dari Perubahan APBD 2026 dan juga di bawah realisasi 2025 Rp18,44 triliun.

Menurut Hadi, proyeksi yang terlalu konservatif perlu diuji agar tidak mempersempit ruang pelayanan publik. 

Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan soal dasar perhitungan setiap jenis PAD 2027, dan berapa potensi realistis yang masih dapat dioptimalkan melalui digitalisasi, penagihan piutang, pemanfaatan aset, dan dividen BUMD tanpa menambah beban masyarakat.