Dave Laksono Soroti Dampak Gangguan Keamanan terhadap Layanan Dasar Masyarakat Jila

LKI Golkar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti kondisi masyarakat di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang terdampak serius akibat gangguan keamanan bersenjata. Situasi tersebut tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga membuat akses terhadap pelayanan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan, ikut terganggu.

“Menurut saya, situasi di Jila harus kita lihat dari sisi kemanusiaan. Ketika gangguan keamanan membuat tenaga kesehatan, guru, dan aparatur harus dievakuasi, masyarakat sipil pada akhirnya menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Bahkan ada warga yang meninggal dunia dalam kondisi akses pelayanan kesehatan yang sangat terbatas. Ini tentu menjadi perhatian serius,” kata Dave.

Dave memahami bahwa evakuasi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keamanan di lapangan. Dalam situasi adanya aksi kekerasan bersenjata, keselamatan petugas maupun masyarakat memang harus menjadi prioritas. Namun, pada saat yang sama, kondisi tersebut juga membuat masyarakat di wilayah terpencil semakin sulit memperoleh kebutuhan dasar.

“Di satu sisi, kita harus menjaga keselamatan para tenaga kesehatan dan pendidik. Tetapi di sisi lain, masyarakat Jila juga tidak boleh terlalu lama berada dalam kondisi tanpa akses pelayanan. Kalau warga yang sakit hanya mengandalkan fasilitas terbatas yang tersedia di pos-pos tertentu, tentu kemampuannya juga tidak cukup untuk menangani kondisi yang membutuhkan pelayanan medis lebih lanjut,” ujarnya.

Karena itu, menurut Dave, penanganan situasi di Jila perlu dilakukan secara menyeluruh. Pemulihan keamanan harus berjalan seiring dengan upaya mengembalikan akses kesehatan, pendidikan, kebutuhan pangan, dan pelayanan pemerintahan secara bertahap, dengan tetap memperhitungkan kondisi di lapangan.

“Keamanan dan pelayanan kepada masyarakat harus berjalan beriringan. Kita perlu memastikan setiap langkah penanganan dilakukan secara terukur dan terkoordinasi, sehingga masyarakat tetap terlindungi dan kebutuhan dasarnya tidak terabaikan,” kata Dave.

Ia menambahkan, Komisi I DPR RI akan mencermati perkembangan situasi tersebut sesuai dengan kewenangan konstitusional DPR, khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan perlindungan masyarakat di wilayah yang terdampak konflik bersenjata.

“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana masyarakat sipil dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan memperoleh pelayanan yang layak. Setiap langkah penanganan harus diarahkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan layanan dasar kembali berjalan, tanpa mengabaikan faktor keamanan di lapangan,” pungkas Dave.