81 Tahun TNI, Waka Komisi I DPR RI Dave Laksono : Kedepan Tantangan TNI Akan Semakin Beragam.

LKI Golkar – TNI yang sudah mengancik usia 81 tahun ini menghadapi dua tantangan yang sama-sama penting, yakni perang modern dan problem kesejahteraan prajurit.

Soal tantangan pertahanan, bentuknya tidak lagi konvensional.

Perkembangan teknologi membuat medan konflik meluas ke ruang siber, informasi, elektronik, hingga penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan sistem tanpa awak.

Perubahan karakter ancaman tersebut menuntut TNI tidak hanya memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), kemampuan intelijen, latihan, serta koordinasi antarmatra.

Di sisi lain, pembangunan kekuatan pertahanan juga tidak dapat dilepaskan dari kesejahteraan prajurit.

Modernisasi alutsista membutuhkan personel yang mampu mengoperasikannya, sementara prajurit juga membutuhkan dukungan perumahan, kesehatan, pendidikan keluarga, hingga jaminan hari tua.

Tantangan perang teknologi Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting mengatakan, salah satu tantangan utama TNI ke depan adalah menghadapi karakter perang yang semakin berbasis teknologi.

“Prioritasnya tentu saja perang teknologi. Berarti jaringannya seperti apa, komunikasinya seperti apa. Apalagi sekarang ada AI, ada big data, satelit, drone, siber, perang elektronika, perang nubika,” ujar Selamat kepada Kompas.com, Minggu (4/10/2026).

Menurut dia, perkembangan teknologi tersebut membuat kemampuan TNI tidak cukup hanya diukur dari jumlah personel maupun alutsista yang dimiliki.

TNI membutuhkan kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai teknologi tersebut dalam satu sistem pertahanan.

Selain teknologi, Selamat menilai kemampuan intelijen strategis harus diperkuat. Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, kata dia, harus mampu membaca potensi ancaman sebelum berkembang menjadi konflik.

“Intelijen strategis kita mesti kuat,” kata dia.

Kemampuan tersebut menjadi semakin penting karena ancaman terhadap Indonesia tidak selalu muncul dalam bentuk serangan militer secara terbuka. Ancaman dapat berkembang melalui perang informasi, disinformasi, sabotase, serangan siber maupun bentuk ancaman hibrida lainnya. Karena itu, Selamat juga menempatkan interoperabilitas sebagai salah satu pekerjaan rumah TNI.

Menurut dia, tiga matra TNI harus mampu beroperasi secara terpadu, bukan berjalan dengan sistem masing-masing.

“Jangan kemudian masing-masing matra berjalan sendiri sehingga harus dipikirkan bahwa TNI itu satu, cuma ada pembagian tugas saja di darat, di laut, atau di udara,” ujarnya.

Ia mengatakan, kebutuhan operasi gabungan harus tercermin dalam pendidikan dan latihan para perwira TNI.

“Ke depan kan operasi gabungan yang dibutuhkan. Makanya dalam pendidikan di Sesko TNI, pimpinan harus memahami bagaimana operasi gabungan itu,” kata Selamat.

Modernisasi alutsista juga harus dibarengi dengan peningkatan latihan.

Selamat mengingatkan, alutsista secanggih apa pun tidak akan optimal jika kemampuan personel yang mengoperasikannya tidak terus diasah.

Pandangan tersebut sejalan dengan Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono.

Menurut Dave, dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang tantangan TNI akan semakin beragam.

Ancaman tidak hanya berasal dari konflik bersenjata, tetapi juga perkembangan teknologi dan dinamika keamanan kawasan.

“TNI perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus menjaga kesiapan menghadapi ancaman konvensional,” kata Dave kepada Kompas.com, Minggu.

Karena itu, selain alutsista, Dave menilai kualitas SDM TNI harus menjadi perhatian.

“Prajurit perlu memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan karakter ancaman baru,” ujar dia.

Pendidikan dan latihan, infrastruktur, logistik, intelijen, komunikasi, serta dukungan operasional juga harus terus ditingkatkan.

Selamat juga menilai kemampuan industri pertahanan dalam negeri merupakan bagian penting dari tantangan TNI ke depan.

Menurut dia, Indonesia tidak dapat terus bergantung kepada negara produsen untuk memperoleh sekaligus memelihara alutsista.

Analis Utama Politik Keamanan LAB 45 Christian Guntur Lebang mengatakan, kekuatan alutsista yang mapan dan siap digunakan hanyalah salah satu bagian dari upaya menjaga kepentingan nasional.

Menurut dia, pengalaman perang Ukraina dan konflik di Timur Tengah menunjukkan bahwa kemampuan persenjataan bukan satu-satunya faktor yang menentukan jalannya konflik.

“Alutsista yang mapan dan bisa operasional hanyalah satu bagian dari upaya menjaga kepentingan nasional satu negara,” ujar Christian kepada Kompas.com, Minggu.

Karena itu, ia menilai Indonesia perlu memiliki gambaran yang jelas mengenai ancaman yang benar-benar realistis dihadapi.

Christian mengatakan, Indonesia saat ini tidak memiliki musuh utama, baik negara di sekitar Indonesia maupun negara adidaya.

“Selama ini, Indonesia tidak memiliki musuh utama, baik negara di sekitar kita maupun dengan negara adidaya, sehingga kemungkinan perang terbuka yang mengarah kepada upaya pendudukan wilayah Indonesia sangat kecil kemungkinan terjadi baik dalam jangka pendek maupun panjang,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, kebutuhan persenjataan, menurut dia, perlu didasarkan pada telaah ancaman yang jelas.

Ia juga mengingatkan agar perkembangan ancaman nonkonvensional tidak diterjemahkan secara berlebihan menjadi alasan bagi perluasan peran militer dalam persoalan domestik.

“Pemerintah dan TNI harus menghindari melakukan over-militarization dengan membalut kritik domestik dengan ancaman operasi informasi, peperangan kognitif, ancaman hibrida, ataupun yang sejenisnya,” kata dia.

Masalah kesejahteraan prajurit Di tengah tuntutan peningkatan kemampuan TNI, kesejahteraan prajurit juga menjadi bagian penting dari pembangunan pertahanan. Selamat mengatakan, pada 2026 terdapat kebijakan peningkatan tunjangan kinerja personel TNI setelah dalam beberapa tahun sebelumnya kenaikan dinilai terbatas.

Namun, menurut Selamat, kesejahteraan prajurit tidak dapat hanya diukur dari besaran gaji bulanan. Persoalan tempat tinggal, pendidikan anak, jaminan hari tua, hingga perlindungan keluarga prajurit yang gugur dalam tugas juga perlu diperhatikan.

“Enggak bisa hanya diukur dari gaji bulanan. Karena satu hal, mereka mau tinggal di mana kalau enggak ada rumah dinas? Bagaimana pendidikan anaknya?” kata Selamat.

Kebutuhan tersebut semakin penting bagi prajurit yang ditempatkan di daerah operasi, wilayah perbatasan, dan daerah terpencil.

Menurut Selamat, pembangunan dan renovasi rumah prajurit harus menjadi bagian dari kebijakan kesejahteraan.

“Harus ada program pembangunan dan renovasi rumah prajurit,” ujarnya.