81 TAHUN MERDEKA: SAATNYA KEMERDEKAAN TERASA DALAM KEHIDUPAN RAKYAT

LKI Golkar – 81 TAHUN MERDEKA: SAATNYA KEMERDEKAAN TERASA DALAM KEHIDUPAN RAKYAT

Oleh: Mukhamad Misbakhun
Ketua Umum SOKSI

Dari Pidato Kenegaraan Menuju Catatan Kebangsaan

Ada pidato kenegaraan yang cukup didengar, tetapi ada pula yang perlu direnungkan karena di dalamnya tersimpan arah perjalanan bangsa. Pidato Presiden Republik Indonesia pada 14 Agustus 2026 dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, yang dilanjutkan dengan penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan, menurut saya merupakan satu rangkaian penting untuk membaca arah Indonesia ke depan.

Presiden menyampaikan berbagai capaian selama 21 bulan atau 663 hari pemerintahan, termasuk 121 kebijakan transformatif.

Namun, pesan yang lebih penting adalah bahwa Indonesia tidak boleh dibangun hanya untuk satu masa jabatan. Indonesia harus dipersiapkan untuk satu zaman, bahkan untuk satu abad ke depan.

Bagi SOKSI sebagai organisasi kader, pesan ini sangat penting. Kita tidak boleh hanya memikirkan hari ini, tetapi harus memikirkan anak-anak Indonesia yang kelak menjadi pekerja, pengusaha, pemimpin, ilmuwan, petani, teknisi, dan penggerak bangsa.

Karena itu, menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pertanyaan kita bukan hanya apa yang telah dicapai negara, tetapi seberapa jauh kemerdekaan telah terasa dalam kehidupan rakyat. Kemerdekaan bukan sekadar upacara dan bendera.

Kemerdekaan harus hadir dalam pangan yang cukup, pendidikan yang baik, kesehatan yang terjangkau, pekerjaan yang layak, rumah yang layak, energi yang tersedia, desa yang hidup, industri yang kuat, serta negara yang mampu melindungi dan memberdayakan rakyat.

Kemerdekaan Dimulai dari Manusia

Pembangunan pada akhirnya adalah pembangunan manusia. Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, dan perumahan bukan sekadar pos anggaran, melainkan fondasi kualitas manusia Indonesia.

Karena itu, kita tidak boleh hanya melihat pertumbuhan ekonomi dari angka, tetapi harus melihat apakah anak-anak memperoleh pendidikan yang baik, keluarga mampu memenuhi kebutuhan pokok, petani mendapatkan harga yang adil, pekerja memperoleh pekerjaan layak, dan anak muda memiliki masa depan.

Dalam konteks tersebut, Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki arti strategis. MBG bukan semata program menyediakan makanan, tetapi investasi negara untuk membangun kualitas manusia sejak awal kehidupan. Apabila bahan pangannya semakin banyak berasal dari petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM, dan pelaku usaha lokal, MBG sekaligus dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat.

Satu piring makanan bergizi dapat menghubungkan petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM, pekerja distribusi, hingga anak-anak penerima manfaat. Di situlah pembangunan manusia bertemu dengan pembangunan ekonomi rakyat.

Namun, program sebesar MBG membutuhkan tata kelola yang kuat. Kritik dan evaluasi harus diterima sebagai bagian dari perbaikan. SOKSI berpandangan bahwa kritik harus konstruktif agar tujuan besar meningkatkan kualitas generasi bangsa tidak terganggu oleh kelemahan pelaksanaan.

Pangan dan Ekonomi Rakyat

Kemandirian pangan merupakan bagian penting dari kemerdekaan. Presiden menekankan capaian swasembada sejumlah komoditas sekaligus pentingnya memperbaiki akses pupuk, harga gabah, birokrasi, dan berbagai hambatan yang dihadapi petani.

Bagi SOKSI, agenda ini sangat dekat dengan kepentingan rakyat pekerja. Petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, dan pedagang kecil merupakan kekuatan produktif bangsa.

Karena itu, keberhasilan pembangunan harus dilihat dari bawah: apakah pendapatan petani meningkat, apakah buruh memperoleh pekerjaan layak, apakah UMKM mendapatkan pembiayaan dan pasar, apakah koperasi menjadi kekuatan ekonomi, apakah desa memiliki kegiatan produktif, dan apakah anak muda memiliki kesempatan bekerja serta berusaha. Pertanyaan sederhana tersebut menjadi ukuran apakah pertumbuhan benar-benar dirasakan rakyat.

SOKSI memiliki akar sejarah yang kuat di kalangan pekerja dan masyarakat produktif. Karena itu, kedaulatan pangan, industrialisasi, hilirisasi, koperasi, UMKM, dan penciptaan lapangan kerja harus menjadi perhatian utama organisasi.

Desa sebagai Pusat Pertumbuhan

Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berputar di kota. Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus diarahkan untuk menjadikan desa sebagai pusat aktivitas ekonomi yang produktif. Kebutuhan pokok, sarana produksi pertanian, produk UMKM, distribusi hasil pertanian, dan berbagai kegiatan ekonomi dapat dikembangkan melalui ekosistem koperasi desa.

Saya memandang Kopdes Merah Putih harus benar-benar hidup: bukan sekadar papan nama atau lembaga administratif, tetapi koperasi yang profesional, transparan, produktif, dimiliki anggota, dan memberikan manfaat nyata.

Jika koperasi desa sehat, daya tawar masyarakat meningkat, ekonomi lokal bergerak, dan anak muda memiliki peluang membangun masa depan di daerahnya sendiri. Memperkuat desa berarti membangun pusat-pusat pertumbuhan baru bagi Indonesia.

Energi, Hilirisasi, dan Kemandirian

Kemerdekaan ekonomi membutuhkan kemandirian energi. Indonesia harus mampu memanfaatkan sumber energi domestik sekaligus mengembangkan energi terbarukan.

Penggunaan biodiesel juga menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Indonesia tidak boleh terlalu mudah terguncang oleh perubahan harga energi dunia.

Namun kemandirian energi harus berjalan bersama industrialisasi. Kita memiliki sumber daya alam yang besar, tetapi kekayaan itu jangan berhenti sebagai bahan mentah. Nilai tambah harus semakin banyak diciptakan di dalam negeri.

Hilirisasi harus berarti pabrik, teknologi, keterampilan, pekerjaan, upah, usaha pendukung, penerimaan negara, dan kesejahteraan rakyat. Amanat Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi pedoman bahwa sumber daya alam dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bangka Belitung: Negara Tidak Boleh Kalah

Persoalan pertambangan timah di Bangka Belitung memberikan pelajaran penting. Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir 2025 dan mengaitkannya dengan membaiknya kinerja PT Timah. Presiden juga menyebut laba PT Timah pada semester I 2026 sekitar Rp2,7 triliun.

Persoalan tambang ilegal bukan sekadar soal siapa yang menambang dan siapa yang menutup tambang, tetapi menyangkut tata kelola sumber daya alam.

Jika kegiatan ilegal dapat berlangsung dalam skala besar dan waktu lama, negara perlu memperbaiki pengawasan, perizinan, rantai perdagangan, dan penegakan hukum. Bagi SOKSI, negara tidak boleh kalah oleh praktik yang merugikan rakyat dan negara.

Namun penataan pertambangan juga harus memperhatikan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Penegakan hukum harus berjalan, tetapi masyarakat membutuhkan jalan keluar ekonomi yang adil.

Penataan pertambangan harus menghasilkan kepastian hukum sekaligus kesejahteraan masyarakat.

Reformasi dan Efisiensi Negara

Program pembangunan yang baik membutuhkan negara yang mampu bekerja dengan baik.

Karena itu, reformasi tidak boleh berhenti pada perubahan administratif. Yang dibutuhkan adalah perbaikan sistem, kelembagaan, budaya kerja, pengawasan, dan integritas. Birokrasi harus sederhana, pelayanan publik cepat, pengawasan kuat, pengadaan transparan, pejabat kompeten dan berintegritas, anggaran menghasilkan manfaat, serta hukum memberikan kepastian yang adil.

Dalam RAPBN 2027, Presiden menyampaikan bahwa belanja pengadaan pemerintah sekitar Rp1.200 triliun berpotensi diefisienkan hingga sekitar Rp360 triliun melalui konsolidasi pengadaan. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya efisiensi dalam pengelolaan uang negara. Efisiensi bukan sekadar menghemat anggaran, tetapi menghilangkan pemborosan agar semakin banyak uang rakyat kembali menjadi pelayanan. Setiap rupiah APBN harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

RAPBN 2027 Harus Menjawab Kebutuhan Rakyat

Presiden menyampaikan rencana Belanja Negara RAPBN 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun dengan delapan Program Kerja Prioritas Nasional: kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.

Delapan agenda tersebut pada dasarnya adalah kebutuhan rakyat. Rakyat membutuhkan pangan, energi, sekolah, layanan kesehatan, rumah, pekerjaan, infrastruktur, desa yang produktif, dan kehidupan yang terbebas dari kemiskinan. Karena itu, keberhasilan RAPBN tidak cukup diukur dari angka yang tersusun rapi di atas kertas. Ukuran akhirnya adalah perubahan nyata dalam kehidupan rakyat.

Indonesia Harus Berani Naik Kelas

Presiden juga menyampaikan sejumlah langkah transformasi nasional, mulai dari penguatan fasilitas kesehatan, renovasi Puskesmas dan Labkesmas, penguatan kedaulatan komoditas, optimalisasi aset negara, pengembangan pusat finansial, pembiayaan proyek strategis, kemandirian energi, elektrifikasi mobilitas rakyat, hingga pengembangan talenta Indonesia.

Pesan besarnya jelas: Indonesia harus berani naik kelas. Kita tidak boleh selamanya menjadi pasar, tetapi harus menjadi produsen. Kita tidak boleh hanya menjual bahan mentah, tetapi harus menguasai teknologi dan pengolahan. Kita tidak boleh hanya mengirim tenaga kerja, tetapi harus meningkatkan keterampilan dan daya saing. Dan kita tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan, tetapi harus memastikan pertumbuhan menghasilkan pemerataan dan keadilan.

Pekerja dalam Transformasi Indonesia

Sebagai organisasi yang memiliki akar sejarah pada kaum pekerja, SOKSI memiliki perhatian khusus terhadap masa depan tenaga kerja Indonesia. Transformasi ekonomi tidak akan berhasil tanpa manusia yang siap menjalankannya. Industri membutuhkan tenaga terampil, hilirisasi membutuhkan teknisi, ekonomi digital membutuhkan talenta, kesehatan membutuhkan tenaga profesional, sedangkan energi dan infrastruktur membutuhkan tenaga ahli dan pekerja kompeten.

Karena itu, pendidikan vokasi, pelatihan, sertifikasi, perlindungan pekerja, dan penciptaan lapangan kerja harus menjadi bagian integral dari transformasi ekonomi. Hal ini juga berlaku bagi pekerja migran Indonesia. Pada Juni 2026, SOKSI menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk mendukung perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran. Ini menunjukkan bahwa organisasi masyarakat dapat menjadi jembatan antara negara dan rakyat: menyampaikan kebijakan pemerintah sekaligus membawa aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

Demokrasi dan Tanggung Jawab SOKSI

Kemerdekaan juga berarti demokrasi. Namun demokrasi tidak boleh berhenti pada pemilu dan perdebatan politik. Demokrasi harus menghasilkan pemerintahan yang lebih baik. Rakyat berhak mengkritik dan pemerintah berkewajiban mendengarkan. SOKSI berpandangan bahwa kritik dalam koridor konstitusi, hukum, etika, dan kepentingan rakyat merupakan kontrol sosial yang sehat.

Dukungan kepada pemerintah bukan berarti membenarkan semua hal. Jika program baik, kita dukung. Jika ada kekurangan, kita koreksi. Jika ada penyimpangan, kita minta ditindak. Jika birokrasi lamban, kita dorong diperbaiki. Jika kebijakan tidak tepat sasaran, kita tawarkan alternatif. Dengan demikian, politik menjadi sarana memperbaiki kehidupan rakyat, bukan sekadar arena perebutan pengaruh.

SOKSI memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa dan Partai Golkar. Karena itu, SOKSI harus tetap menjadi organisasi kader yang dekat dengan pekerja, masyarakat produktif, dan agenda pembangunan nasional. Kaderisasi tidak cukup menghasilkan orang yang pandai berbicara. Kader harus mampu bekerja, berpikir, memimpin, mengabdi, dan menyelesaikan masalah; memahami persoalan buruh, petani, UMKM, desa, industri, teknologi, pemerintahan, serta terutama kepentingan nasional.

Menjaga Amanah dan Kekayaan Negara

Pembangunan sebesar apa pun akan kehilangan tenaga apabila kebocoran terus terjadi. Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan pembangunan. Ketika uang negara bocor, yang hilang bukan hanya angka dalam laporan, melainkan sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan, pelayanan, dan kesempatan kerja yang seharusnya dinikmati rakyat.

Karena itu, pemberantasan korupsi harus berjalan bersama perbaikan sistem. Penegakan hukum, pengawasan, transparansi, digitalisasi, pengadaan yang efisien, dan terutama integritas manusia harus berjalan bersama. Sistem yang baik membutuhkan manusia yang baik, sementara manusia yang baik akan semakin kuat apabila bekerja dalam sistem yang baik.

Mengisi Kemerdekaan dengan Kerja

HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi momentum untuk bertanya kepada diri sendiri: apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia, bukan hanya apa yang sudah negara berikan kepada kita?

Petani mengisi kemerdekaan dengan menghasilkan pangan. Guru dengan mendidik anak bangsa. Buruh dengan membangun industri. Nelayan dengan menghasilkan pangan laut. Pengusaha dengan membuka lapangan kerja. Koperasi dengan membangun kekuatan ekonomi bersama. Aparat negara dengan melindungi masyarakat. Politisi dengan memperjuangkan kepentingan nasional. Organisasi masyarakat dengan mendidik, mengorganisasi, dan mengawal kepentingan rakyat. Dan seluruh rakyat mengisi kemerdekaan dengan menjaga persatuan serta bekerja membangun masa depan.

Indonesia memiliki modal luar biasa: sumber daya alam, pasar besar, penduduk besar, posisi geografis strategis, sumber daya manusia, kekayaan budaya, laut yang luas, dan tanah yang subur. Namun semua modal itu baru menjadi kekuatan jika dikelola dengan benar. Kita harus mengubah sumber daya menjadi nilai tambah, anggaran menjadi pelayanan, pendidikan menjadi keterampilan, pembangunan menjadi pekerjaan, desa menjadi pusat ekonomi, koperasi menjadi kekuatan rakyat, dan pada akhirnya mengubah kemerdekaan menjadi kesejahteraan.

Kemerdekaan untuk Satu Abad Indonesia

Pidato Presiden pada 14 Agustus 2026 memberikan gambaran mengenai capaian pemerintahan sekaligus arah kebijakan APBN 2027. Ada capaian yang patut diapresiasi, ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ada kebijakan yang perlu diperkuat, dan ada tata kelola yang harus terus diperbaiki. Bagi SOKSI, semuanya harus ditempatkan dalam satu kepentingan besar: kepentingan Indonesia.

Kita tidak boleh berpikir bahwa mendukung pemerintah berarti membenarkan semua hal. Begitu pula kritik tidak boleh berubah menjadi penolakan terhadap setiap kebijakan. Bangsa ini membutuhkan dukungan yang rasional, kritik yang konstruktif, pengawasan yang bertanggung jawab, dan kerja bersama yang nyata.

Indonesia membutuhkan pemerintah yang kuat, tetapi pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang tidak boleh dikritik. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang mampu mengambil keputusan, menerima koreksi, memperbaiki kesalahan, menjaga integritas, dan memastikan kebijakan sampai kepada rakyat. Indonesia juga membutuhkan organisasi masyarakat yang kuat: memiliki gagasan, kader, kedekatan dengan rakyat, kemampuan menjadi jembatan komunikasi, dan keberanian menyampaikan kebenaran secara bertanggung jawab.

Di sinilah SOKSI harus mengambil bagian.

HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi titik refleksi sekaligus titik tolak. Tantangan kita bukan lagi merebut kemerdekaan dari penjajahan, tetapi memastikan kemerdekaan tidak kehilangan makna dalam kehidupan rakyat.

Kita ingin Indonesia yang berdaulat pangan, mandiri energi, kuat secara industri, maju dalam teknologi, unggul sumber daya manusia, menyediakan pekerjaan layak, memiliki desa yang hidup, koperasi yang kuat, sumber daya alam yang dikelola untuk kemakmuran rakyat, hukum dan pemerintahan yang bersih, demokrasi yang sehat dan efektif, serta pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan pemerataan.

Karena itu, pesan bahwa Indonesia harus dibangun bukan hanya untuk satu masa jabatan, tetapi untuk satu zaman dan satu abad Indonesia, adalah pesan yang harus kita pegang bersama. SOKSI harus menjadi bagian dari kerja panjang tersebut, bukan sekadar penonton atau komentator, tetapi bagian dari kekuatan yang bekerja.

Sebab sejarah tidak hanya mencatat siapa yang pernah berkuasa. Sejarah mencatat siapa yang bekerja untuk bangsanya.

Dirgahayu Republik Indonesia Ke-81

Merdeka bukan hanya karena kita bebas menentukan masa depan. Merdeka adalah ketika seluruh rakyat memiliki kesempatan yang adil untuk menikmati masa depan itu.

Indonesia Maju 2045 bukan sekadar target waktu. Ia adalah tanggung jawab sejarah yang harus dikerjakan bersama, mulai hari ini.

Karena itu, mari kita pastikan kemerdekaan tidak berhenti sebagai kata, simbol, atau perayaan. Kemerdekaan harus hadir di meja makan, di sekolah, di tempat kerja, di desa, dalam pelayanan negara, dalam kesempatan memperoleh pekerjaan, dan dalam perlindungan hukum.

Kemerdekaan harus terasa dalam kehidupan seluruh rakyat Indonesia.

SOKSI hadir untuk bekerja, mengabdi, mengawal kepentingan rakyat pekerja, memperkuat kader bangsa, dan ikut memastikan kemerdekaan Indonesia semakin bermakna dari hari ke hari.

Dirgahayu Republik Indonesia Ke-81.

Merdeka…!!!

Maju Terus
Pantang Mundur