Wihaji Soroti Ketimpangan Pertumbuhan Penduduk di Jawa Timur

LKI Golkar – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN (Mendukbangga/BKKBN), Wihaji, menegaskan bahwa pengendalian laju pertumbuhan penduduk atau rem demografi menjadi salah satu tugas strategis kementeriannya. Kebijakan ini bertujuan agar jumlah penduduk Indonesia tumbuh secara presisi sesuai target nasional—tidak melampaui batas, namun juga tidak mengalami defisit.

Hal tersebut disampaikan Wihaji saat menerima Senator DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, di Kantor Mendukbangga/BKKBN, Jakarta, Kamis (15/1). Dalam pertemuan tersebut, Wihaji didampingi Staf Khusus Menteri sekaligus Plt. Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat, Dra. Maria Ernawati, M.M.

Pertemuan ini membahas dinamika kependudukan di Provinsi Jawa Timur yang dinilai telah mengalami perlambatan, namun masih menyisakan persoalan ketimpangan pertumbuhan antarwilayah.

Menurut Wihaji, laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur saat ini telah berada di bawah angka 1 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pengendalian penduduk secara makro. Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat semua pihak lengah.

“Secara provinsi, Jawa Timur sudah melambat. Namun jika dibedah per kabupaten dan kota, laju pertumbuhannya tidak sama. Ada daerah yang sudah sangat rendah, tetapi ada pula yang masih cukup tinggi,” ujar Wihaji.

Ia menegaskan, tantangan ke depan bukan hanya menekan angka pertumbuhan penduduk, melainkan memastikan pemerataan demografi agar tidak terjadi penumpukan penduduk di wilayah tertentu serta kekosongan di wilayah lainnya.

Wihaji menjelaskan, ketimpangan pertumbuhan penduduk berdampak langsung terhadap perencanaan pembangunan, kualitas pelayanan publik, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan kependudukan harus disusun berbasis data yang akurat dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

Senator Lia Istifhama menyambut baik penekanan tersebut. Menurutnya, isu kependudukan tidak dapat dipisahkan dari upaya penguatan kualitas keluarga, peningkatan pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat.

“Pengendalian penduduk harus dibarengi dengan penguatan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, agar bonus demografi benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan nasional,” tutur Lia.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mengelola dinamika kependudukan Jawa Timur yang kompleks dan beragam.

Pertemuan tersebut menegaskan komitmen Mendukbangga/BKKBN bersama DPD RI untuk terus mendorong kebijakan kependudukan yang seimbang, berbasis data, serta berorientasi pada pemerataan pembangunan demi mewujudkan masa depan bangsa yang berkelanjutan.