Wagub NTB Dorong Profesionalisme dan Daya Saing Perbankan Daerah NTB untuk Kepercayaan Publik

LKI Golkar – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, secara tegas mendorong seluruh lembaga perbankan daerah untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme mereka. Dorongan ini bertujuan agar sektor perbankan mampu menjaga persaingan yang sehat di tengah dinamika ekonomi regional. Langkah ini diambil untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap stabilitas dan kinerja sektor keuangan di NTB.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Indah di Mataram pada hari Jumat, menekankan pentingnya daya saing bagi bank-bank di wilayah tersebut. Dengan persaingan yang sehat, diharapkan masyarakat semakin yakin dan percaya terhadap layanan serta produk yang ditawarkan oleh lembaga perbankan lokal. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam memajukan perekonomian melalui sektor finansial.

Indah juga menyoroti bahwa keberadaan perbankan daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, lembaga perbankan diharapkan dapat menghadirkan berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi warga. Program-program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat NTB.

Kinerja Positif Industri Jasa Keuangan NTB

Berdasarkan data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri jasa keuangan di Nusa Tenggara Barat menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan kinerja positif hingga posisi Desember 2025. Sektor ini didukung oleh likuiditas yang memadai serta permodalan yang kuat, mencerminkan ketahanan ekonomi regional. Kondisi ini memberikan optimisme bagi perkembangan investasi dan aktivitas ekonomi di NTB.

Pertumbuhan kredit perbankan di NTB tercatat signifikan, mencapai 10,21 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi sebesar Rp78,99 triliun pada tahun 2026. Angka ini menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi dan kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek bisnis di daerah. Peningkatan penyaluran kredit ini menjadi indikator positif bagi geliat perekonomian lokal.

Penyaluran kredit atau pembiayaan didominasi oleh tiga sektor ekonomi utama. Sektor Bukan Lapangan Usaha menyumbang 45,06 persen, diikuti oleh pertambangan dan penggalian sebesar 21,93 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 18,14 persen. Selain itu, penyaluran kredit UMKM pada sektor perdagangan dan reparasi otomotif mencapai Rp10,6 triliun, atau sekitar 50,56 persen dari total pembiayaan kepada UMKM, menunjukkan dukungan kuat terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Peran Strategis BPR dan BPRS dalam Ekonomi Lokal

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di wilayah NTB menunjukkan ketahanan yang kuat, tercermin dari rasio keuangan mereka yang solid. Cash ratio dan capital adequacy ratio BPR/BPRS berada di atas ambang batas (threshold), masing-masing sebesar 25,84 persen dan 45,14 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa BPR dan BPRS memiliki kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban dan menyerap potensi risiko.

Indah Dhamayanti Putri secara khusus menekankan pentingnya lembaga perbankan yang berada di bawah naungan pemerintah daerah untuk menghadirkan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satu contoh program sosial perbankan daerah yang disarankan adalah penyelenggaraan bazar dan pasar murah. Kegiatan semacam ini tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan dengan harga terjangkau, tetapi juga meningkatkan pengenalan BPR di kalangan warga Nusa Tenggara Barat.

Transformasi signifikan terjadi pada tahun 2022 ketika Pemerintah Provinsi NTB menggabungkan seluruh BPR milik pemerintah daerah menjadi satu perseroan daerah bernama BPR NTB. Langkah strategis ini terbukti efektif, dengan laju pertumbuhan aset BPR NTB yang melonjak dari Rp883,1 miliar pada akhir 2022 menjadi Rp1,15 triliun pada triwulan III 2025. Peningkatan aset ini menunjukkan efisiensi dan kekuatan finansial setelah merger.

Saat ini, BPR NTB berhasil mengelola kredit sebanyak Rp931,9 miliar, dana pihak ketiga sebesar Rp786,2 miliar, serta membukukan laba mencapai Rp39,2 miliar. Angka-angka ini menegaskan kontribusi besar BPR NTB dalam mendukung permodalan usaha kecil dan menengah, serta memutar roda perekonomian di tingkat lokal. Keberadaan BPR NTB menjadi pilar penting dalam ekosistem keuangan daerah.