Wagub Jabar Sebut Longsor Cisarua Jadi Alarm Alih Fungsi Lahan

LKI Golkar – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai longsor yang terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, sebagai peringatan serius atas praktik alih fungsi lahan yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan kawasan terdampak longsor merupakan lahan Perhutani yang seharusnya berfungsi sebagai hutan.

Erwan menyampaikan hal tersebut saat meninjau langsung lokasi longsor, Minggu (25/1/2026) lalu. Ia mengatakan, kawasan hutan tidak semestinya dimanfaatkan untuk aktivitas pertanian karena berisiko merusak struktur tanah dan meningkatkan potensi bencana.

“Ini lahan hutan, bukan lahan pertanian. Harus dikembalikan sesuai peruntukannya. Kita akan hijaukan kembali dan kembalikan fungsinya sebagai hutan,” ujar Erwan.

Selain menekankan persoalan penataan ruang, Erwan menegaskan bahwa proses pencarian korban longsor yang masih belum ditemukan terus diintensifkan. Operasi pencarian dilakukan secara maksimal dengan melibatkan berbagai unsur di lapangan. Mulai dari Basarnas, BNPB, BPBD, TNI-Polri, hingga relawan.

Menurut dia, kondisi cuaca yang relatif mendukung memungkinkan proses pencarian dilanjutkan secara optimal.

“Saat ini seluruh unsur masih bekerja di lapangan untuk mencari korban yang belum ditemukan. Mudah-mudahan proses pencarian berjalan lancar,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Erwan, juga akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran alih fungsi lahan di kawasan tersebut. Penanganan pascabencana tidak hanya difokuskan pada pemulihan fisik, tetapi juga pada upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

Rencana Relokasi Warga Koban Longsor Cisarua

Terkait warga yang terdampak bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan rencana relokasi akan diarahkan ke kawasan yang aman dan telah melalui kajian kebencanaan secara menyeluruh. Menurut Erwan, proses relokasi tidak boleh dilakukan secara terburu-buru, karena harus mengutamakan perlindungan dan keselamatan warga dalam jangka panjang.

“Relokasi harus ke tempat yang aman dan tidak berisiko. Keselamatan warga menjadi prioritas,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno turut menegaskan pentingnya penyediaan hunian sementara maupun hunian tetap bagi warga terdampak. Ia menyebut penanganan bencana harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola lingkungan dan pembangunan wilayah yang lebih aman.

“Bencana ini harus menjadi pelajaran. Kita membangun kembali bukan hanya seperti semula, tetapi dengan kondisi yang lebih baik dan lebih aman,” kata Pratikno.