Tawuran Berulang di Manggarai, Politikus Golkar Tak Setuju Penerapan Kawasan Kusus Pengamanan

LKI Golkar – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Dadiyono, menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya optimal dalam menangani dan mencegah terjadinya tawuran di Ibu Kota.

Menurut Politikus Golkar itu, sejumlah program penanggulangan tawuran, khususnya di kalangan pelajar, menunjukkan hasil yang cukup signifikan.

Salah satu kebijakan yang dinilai efektif yakni pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelajar yang terbukti terlibat tawuran.

“Program-program Pemprov DKI, terutama di sektor pendidikan, terbukti cukup berhasil. Dulu hampir setiap hari ada berita tawuran pelajar, sekarang sudah jauh berkurang,” kata Dadiyono, Kamis (8/1/2026). 

Meski demikian, ia mengaku prihatin atas kembali terjadinya tawuran di kawasan Manggarai pada awal tahun 2026. 

Menurutnya, persoalan tawuran tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum semata.

“Kami tentu sangat prihatin. Tawuran sudah berulang kali terjadi dan ini membutuhkan kesadaran bersama serta rasa memiliki terhadap Jakarta. Jika kita menganggap Jakarta sebagai rumah bersama, maka tidak perlu ada konflik atau tawuran,” ujarnya.

Dadiyono menegaskan, ketertiban dan keamanan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat seperti kepolisian maupun Satpol PP. 

Ia menilai, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

“Dalam aturan memang ada peran dinas dan institusi terkait, tetapi masyarakat juga punya tanggung jawab. Jika peran aparat dan warga berjalan beriringan, Jakarta bisa menjadi lingkungan yang aman dan kondusif,” jelasnya.

Terkait usulan penetapan kawasan khusus pengamanan di Manggarai, Dadiyono menyatakan tidak sependapat. 

Ia menilai, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan stigma negatif bahwa wilayah tersebut merupakan kawasan rawan konflik.

“Yang lebih penting adalah pendekatan kesadaran dan edukasi secara inklusif kepada masyarakat. Tidak cukup hanya melalui tokoh masyarakat, tetapi harus menyentuh langsung warga di tingkat akar rumput,” tegasnya.

Ia menambahkan, kegiatan bersama yang melibatkan warga dari kelompok-kelompok yang kerap berkonflik perlu diperbanyak agar komunikasi dapat terbangun dan ketegangan bisa diredam.

Upaya pencegahan, kata dia, harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

“Mulai dari pemangku wilayah, tokoh masyarakat, sesepuh, hingga warga di tingkat bawah harus dilibatkan,” ujarnya.

Selain itu, Dadiyono juga menekankan pentingnya mengoptimalkan peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam mencegah konflik sosial.

Monitoring dinilai perlu dilakukan secara lebih intensif dengan memperkuat koordinasi lintas wilayah.

Ia optimistis, dengan kerja sama yang solid antara Pemprov DKI, aparat keamanan, dan masyarakat, potensi konflik sosial dapat dicegah sejak dini.

“Koordinasi Satpol PP dengan kepolisian harus diperkuat, begitu juga peran FKDM yang berada langsung di tengah masyarakat. Meski berbeda wilayah administrasi, koordinasi antarwilayah harus tetap berjalan,” tandasnya.

Sebelumnya, wacana menjadikan Manggarai kawasan khusus pengamanan dengan patroli permanen setiap hari sempat mencuat.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Justin Adrian Untayana, menyetujui wacana tersebut.

“Terkait dengan usulan patroli permanen yang muncul, saya kira itu memang harus dilakukan sejak dulu, terutama di daerah-daerah yang rawan tawuran,” ucap Justin dalam keterangan tertulis, Rabu (7/1/2026).

“Apalagi jumlah Satpol PP (Pamong Praja) kita ada ribuan personel, dan hibah kita ke Polda (Kepolisian Daerah) Metro Jaya juga mencapai puluhan milyar per tahunnya. Semestinya, kegiatan patroli permanen bersama bisa intens dilakukan setiap harinya,” ujarnya.