Setelah IHSG Anjlok, Airlangga: Demutualisasi BEI Dipercepat

LKI Golkar – MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah ingin mempercepat demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Rencana tersebut menyikapi anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) karena sentimen dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) sejak dua hari lalu, ditambah penurunan peringat oleh UBS Group AG dan Goldman Sachs terhadap pasar modal.

“Ini adalah transformasi struktural, di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek, antara pengurus bursa dengan anggota bursa, dan juga untuk mencegah praktik pasar yang tidak sehat,” katanya dalam konferensi pers di Wisma Danantara pada Jumat, 30 Januari 2026.

Airlangga mengatakan demutualisasi bisa langsung dilakukan dalam proses tahun ini. Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi, termasuk dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan juga agensi lainnya.

Tahapannya, kata Airlangga, sudah masuk di dalam Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Langkah demutualisasi ini direncanakan bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahap berikutnya.

Pemerintah pun menjamin akan memperkuat dengan tata kelola dan perlindungan kepada investor. “Pemerintah menjamin perlindungan bagi seluruh investor dengan menjaga tata kelola dan keterbukaan informasi,” tuturnya.

Kemarin, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan demutualisasi rampung pada semester I 2026. Namun rancangan peraturan pemerintah (RPP) demutualisasi masih dalam tahap pembahasan.

Sebelumnya, MSCI mempersoalkan rendahnya free float atau porsi saham yang diperdagangkan secara publik yang tidak mencapai 15 persen. Selain itu, MSCI juga menilai transparansi kepemilikan saham di pasar modal Indonesia masih rendah, sehingga berisiko menimbulkan pembentukan harga yang tidak wajar.

Airlangga mengatakan ke depannya OJK dan BEI diharapkan meningkatkan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen sesuai harapan MSCI. “Ini sebetulnya setara dengan berbagai negara, karena Indonesia atau bursa efek free float-nya kemarin terlalu rendah,” ucapnya.

Dia membandingkan seperti Thailand yang persentase free float-nya sama. Kemudian ada yang lebih tinggi seperti Singapura, Filipina, dan Inggris sebesar 10 persen. Sedangkan yang telah mencapai 25 persen adalah Malaysia, Hong Kong, dan Jepang.