Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Serap Aspirasi Warga Batununggal, Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara Soroti Minimnya SMA-SMK hingga Persoalan Sampah – lkipartaigolkar

Serap Aspirasi Warga Batununggal, Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara Soroti Minimnya SMA-SMK hingga Persoalan Sampah

Share your love

LKI Golkar – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jumat 27 Maret 2026.

Dalam kunjungannya, Iswara mengaku menerima banyak masukan dari unsur kewilayahan, mulai dari camat, lurah, LPM, RW, PKK hingga kader posyandu terkait kondisi riil di lapangan.

“Alhamdulillah, hari ini kami mendapatkan banyak informasi dari Pak Camat, Pak Lurah, Ketua LPM Kecamatan, Ketua LPM Kelurahan, para Ketua RW, ibu-ibu PKK, dan Posyandu terkait kondisi yang ada di wilayah Kecamatan Batununggal,” ujar Iswara.

Salah satu sorotan utama adalah minimnya fasilitas pendidikan tingkat menengah di Batununggal. Ia menyebut, kecamatan tersebut hingga kini belum memiliki SMA maupun SMK.

“Yang pertama, ternyata Kecamatan Batununggal tidak mempunyai SMA, kemudian juga SMK. Dan jika dibanding kecamatan lain yang jumlah penduduknya di bawah Kecamatan Batununggal, mereka mempunyai SMK, ada yang sampai 8, bahkan SMK negeri ada 2, kemudian juga swasta,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi usulan prioritas masyarakat yang akan segera ditindaklanjuti bersama Pemerintah Kota Bandung.

“Nah, ini menjadi usulan mereka, dan insya Allah saya akan langsung menindaklanjuti dengan Pak Wali Kota. Karena aturannya, untuk pengadaan lahan harus oleh pemerintah kota,” katanya

Ia menjelaskan, kebutuhan lahan minimal sekitar 4.000 meter persegi akan disiapkan oleh pemerintah kota, sementara pembangunan fisik dimungkinkan menggunakan anggaran provinsi.

Selain pendidikan, persoalan pemanfaatan lahan di daerah aliran sungai (DAS) yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) juga menjadi perhatian.

Iswara mengungkapkan, pasca penertiban oleh BBWS, terdapat sejumlah lahan kosong yang rawan dimanfaatkan untuk kegiatan negatif.

“Setelah ada penertiban oleh BBWS dan sektornya, ada lahan-lahan yang menjadi kosong, yang menurut para pimpinan wilayah banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak baik,” jelasnya.

Masyarakat, lanjut dia, mengusulkan agar lahan tersebut dimanfaatkan secara produktif, seperti untuk program buruan sae, budidaya maggot, hingga pengolahan sampah.

“Mereka mengharapkan lahan itu bisa digunakan untuk buruan sae, untuk maggot, untuk mengolah sampah. Mereka juga meminta dimediasi ke BBWS, karena itu instansi pusat,” tuturnya.

Di sektor ekonomi, warga juga mendorong adanya pelatihan UMKM, khususnya bagi masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan formal agar dapat langsung berwirausaha.

“Mereka mengharapkan ada pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, agar masyarakat di Kecamatan Batununggal yang putus sekolah bisa langsung berwirausaha. Jadi tidak mencari pekerjaan, mereka bisa berwirausaha dengan keterampilan yang mereka punya,” katanya.

Sementara itu, isu klasik terkait sampah masih menjadi keluhan utama warga. Iswara menegaskan, saat ini Kota Bandung masih bergantung pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti dengan kapasitas terbatas.

“Sampah, kan, kita sudah sampaikan bahwa Kota Bandung masih membuangnya ke Sarimukti. Kapasitasnya belum bertambah, masih 1.830 ton, untuk Kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung,” paparnya.

Ia menambahkan, dari total kapasitas tersebut, sekitar 900 ton merupakan kontribusi sampah dari Kota Bandung. Kondisi penumpukan sempat terjadi saat Lebaran karena tidak adanya pengangkutan pada H-1, hari H, dan H+1. Namun, menurutnya, hal itu bersifat sementara.

“Memang tidak diangkut dan menumpuk, tapi insya Allah setelah itu ada pengangkutan. Namun saya ingatkan, Sarimukti ini hanya sementara,” tegasnya.

Ke depan, Pemprov Jawa Barat mendorong pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan atau waste to energy.

Iswara mengungkapkan, pemerintah provinsi telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah transisi sebelum proyek Legok Nangka rampung.

“Selama Legok Nangka belum selesai oleh Sumitomo, nanti sampah di sana akan diolah menjadi listrik. Sementara untuk Sarimukti, sudah ada MoU dengan Indosemen untuk diolah menjadi briket sebagai bahan bakar pabrik semen,” tandasnya.

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *