Serahkan Santunan Rp263 Juta, Bupati Yuli Hastuti Tegaskan Pentingnya Perlindungan Jaminan Sosial bagi Perangkat Desa

LKI Golkar – Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, menyerahkan santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada ahli waris unsur pemerintahan desa dalam kegiatan yang digelar di Ruang Bagelen Setda Kabupaten Purworejo, Jumat (13/2/2026).

Santunan yang diserahkan secara simbolis tersebut merupakan manfaat kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan dengan total nilai Rp263.165.000, yang diterima oleh lima orang ahli waris perangkat desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga penerima manfaat. Ia berharap santunan tersebut dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang ditinggalkan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo, saya menyampaikan duka cita yang mendalam. Semoga santunan ini dapat memberikan manfaat dan sedikit meringankan beban keluarga ke depan,” ujar Yuli.

Bupati menegaskan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya bagi unsur pemerintahan desa yang memiliki risiko kerja.

Menurutnya, perlindungan melalui jaminan kecelakaan kerja maupun jaminan kematian sangat penting untuk menjamin keberlangsungan hidup keluarga apabila terjadi risiko yang tidak diinginkan.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga meminta para camat se-Kabupaten Purworejo untuk terus mendorong pemerintah desa agar aktif dan tertib dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ia berharap seluruh perangkat desa dan lembaga desa dapat terlindungi secara optimal melalui program tersebut.

Turut hadir mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Suranto, Inspektur Daerah R Achmad Kurniawan Kadir, Kepala DPPPAPMD Laksana Sakti, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purworejo Eka Paulina Pardede, serta para camat se-Kabupaten Purworejo.

Sementara itu, Kepala DPPPAPMD Kabupaten Purworejo Laksana Sakti dalam laporannya menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah desa yang belum melunasi kewajiban iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Perbedaan besaran iuran di masing-masing desa menjadi salah satu kendala dalam pemenuhan kewajiban tersebut.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi terkait mekanisme dan kewajiban iuran kepesertaan, khususnya bagi desa-desa yang belum memenuhi pelunasan, agar ke depan seluruh unsur pemerintahan desa dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial secara menyeluruh.