Pro-Kontra Pilkada DPRD Memanas, Ngabalin Singgung Masa Depan Hanya Dimiliki Orang-Orang Berani

LKI Golkar – Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah kembali menghangat di awal 2026. Kali ini, perdebatan publik mengerucut pada usulan agar pilkada dilakukan melalui DPRD, menggantikan sistem pemilihan langsung oleh rakyat yang berjalan sejak era reformasi.

Isu tersebut langsung menyedot perhatian nasional karena menyentuh jantung demokrasi: kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin daerah.
Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional, Prof Ali Mochtar Ngabalin, menilai pemilihan kepala daerah secara tidak langsung tetap sejalan dengan konstitusi dan tidak melanggar prinsip kedaulatan rakyat.

“Rakyat sudah memberikan mandat lewat pemilu legislatif. Dari mandat itu, DPRD menjalankan fungsi konstitusionalnya untuk memilih kepala daerah. Itu sah secara hukum,” kata Ngabalin dalam podcast Retorika Show, dilansir Jumat (9/1/2026).

Visiting Professor di Tomsk State University (TSU), Rusia, itu menilai perdebatan publik seharusnya tidak terjebak pada dikotomi pilkada langsung versus tidak langsung. Menurutnya, diskursus perlu diarahkan pada evaluasi objektif atas manfaat dan dampak dari masing-masing sistem.

“Yang perlu kita bahas sekarang adalah manfaat dan mudaratnya secara jujur dan rasional,” ujarnya.

Ngabalin menegaskan posisinya sebagai kader Partai Golkar yang berkewajiban mengawal serta mensosialisasikan keputusan partai. Ia menyebut, melalui Rapimnas dan Munas, Golkar telah mengeluarkan rekomendasi resmi terkait arah kebijakan politik nasional, termasuk soal sistem pilkada.

“Sebagai kader partai, saya akan berada di garda terdepan mengawal gagasan cerdas Ketua Umum DPP Partai Golkar yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, dengan terus mengedukasi publik soal manfaat dan mudarat pilkada langsung maupun melalui DPRD,” tegasnya.

Ke depan, Golkar juga berencana mengundang opinion leader dan tokoh masyarakat untuk membahas wacana tersebut secara terbuka. Ngabalin menilai dialog publik penting agar masyarakat memperoleh perspektif yang utuh dan berimbang.

“Semua ini berangkat dari niat baik untuk memperbaiki sistem demokrasi kita,” kata dia.

“Masa depan hanya dimiliki oleh orang-orang yang berani, dan Partai Golkar memilih jalan itu,” imbuhnya.

Sebelumnya, Partai Golkar secara resmi mengusulkan pilkada melalui DPRD. Usulan itu disampaikan langsung Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia kepada Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12).

Bahlil menyebut tingginya biaya politik pilkada langsung sebagai salah satu alasan utama usulan tersebut.

“Kami Partai Golkar selalu memberi masukan kepada Bapak Presiden Prabowo, termasuk soal sistem pemilu ke depan yang harus lebih efisien dan tidak menghabiskan biaya besar,” ujar Bahlil.

Ia menegaskan, Golkar menginginkan sistem pemilihan yang berbiaya rendah, namun tetap mampu melahirkan pemimpin daerah berkualitas.

“Kami ingin biayanya lebih rendah, tetapi kualitas demokrasi dan kepemimpinan tetap terjaga,” pungkasnya.