Prabowo Punya Momentum Reshuffle usai Wamenkeu Berkurang, Golkar: Kami dalam Posisi Standby

LKI Golkar – Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengaku partainya tidak dalam posisi menyiapkan kader terkait wacana reshuffle yang mengemuka usai Wakil Menteri Keuangan Thomas Dwijandono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Apalagi hingga saat ini, Partai Golkar belum mendapat kabar pasti perihal reshuffle.

Hal tersebut disampaikan Sarmuji dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Rabu (28/1/2026).

“Jadi kami tidak mempersiapkan apa-apa sebenarnya. Bahwa kemudian Wamen yang kosong, Wamen yang kosong itu belum tentu merupakan indikasi adanya reshuffle,” ujar Sarmuji.

“Kapan hari juga ada Wamen yang kosong, karena Noel (Immanuel Ebenezer) kena masalah. Tapi itu tidak menjadi penyebab reshuffle.”

Menurut Sarmuji, reshuffle atau tidak reshuffle sepenuhnya tergantung kebutuhan Presiden pada kabinet yang dipimpinnya. Di samping itu, lanjut Sarmuji, sifat reshuffle yang dilakukan presiden terhadap menteri-menterinya itu banyak.

“Sifat juga banyak itu bisa mengganti, bisa menggeser, bisa memperkecil, bisa memperluas, dan sebagainya,” ujar Sarmuji.

“Jadi kami dalam posisi yang stand by saja, kami tidak menyiapkan diri.”

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro dalam pandangan politiknya juga melihat ada potensi reshuffle yang lebih luas setelah Wamen Keuangan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.

“Pertama, reshuffle sangat mungkin terjadi dalam konteks yang luas. Artinya, bukan hanya sebatas posisi Wamenkeu saja yang digantikan oleh orang baru, tapi juga posisi-posisi lainnya,” ucap Agung kepada Jurnalis Kompas TV Alfania Octavia, Senin (26/1/2026).

“Kedua, reshuffle menjadi bersifat yang terbatas. Artinya, hanya posisi Wamenkeu saja yang diganti, sementara posisi yang lain aman.”

Terlebih, lanjut Agung, Presiden menginginkan perubahan drastis menimbang geopolitik dan geostrategis yang begitu rentan terjadi akhir-akhir ini.

“Apalagi kita tahu Presiden baru saja pulang dari lawatan ke beberapa negara Eropa dan melihat langsung bagaimana dinamika politik di sana,” ujar Agung.

“Sehingga ketika Presiden menginginkan perubahan drastis dalam anggota kabinetnya, maka tidak menutup kemungkinan posisi-posisi strategis, apakah yang dikelola oleh orang-orang strategis Presiden terhadap program-program populis, ataupun menteri-menteri di bidang ekonomi, ataupun menteri-menteri yang belum optimal kinerjanya akan digantikan dengan orang-orang yang memang bisa bekerja dengan optimal.”