Pembangunan Gardu Induk 150 kV Perlu Diperkuat Pendekatan Sosial

LKI Golkar – Proyek pembangunan gardu induk 150 kV kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik, meminta PT PLN (Persero) membenahi tata kelola dan memperkuat pendekatan sosial dalam setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

“PLN perlu memperkuat due diligence sosial sebelum eksekusi fisik proyek dilakukan. Sosialisasi tidak boleh bersifat formalitas, tetapi harus memberikan ruang dialog yang substantif, termasuk menjelaskan aspek keselamatan, standar jarak aman, analisis dampak lingkungan, serta manfaat sistemik proyek bagi wilayah tersebut,” ujar legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah II tersebut di Jakarta, Kamis, (12/2/2026).

Menurut Jamaludin, proyek gardu induk dan jaringan transmisi memang krusial untuk menjaga keandalan sistem, menurunkan losses, serta memastikan kecukupan daya dalam jangka menengah dan panjang.  Namun, aspek teknis harus berjalan beriringan dengan kepatuhan prosedural dan legitimasi sosial di tingkat tapak.

Dinamika di Jepara

Ia mencontohkan dinamika yang berkembang di Desa Tunggul Pandean, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, sebagaimana diberitakan sejumlah media, terkait dugaan pendirian gardu induk 150 kV tanpa musyawarah desa yang memadai.

Warga menyampaikan keberatan karena lokasi gardu induk dinilai berada sangat dekat dengan permukiman serta berkaitan dengan penggunaan tanah bengkok desa yang diduga dilakukan tanpa persetujuan masyarakat. 

Selain itu, masyarakat menilai proses sosialisasi belum optimal dan mempertanyakan aspek keselamatan serta ketentuan ruang bebas dan jarak aman sebagaimana diatur dalam regulasi ketenagalistrikan.

Jamaludin menilai persoalan tersebut perlu dilihat dalam kerangka perbaikan tata kelola proyek infrastruktur, bukan sekadar sebagai resistensi terhadap pembangunan. Ia menegaskan bahwa setiap pemanfaatan aset desa harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip keterbukaan informasi dan persetujuan para pihak. 

Demikian pula, penggunaan lahan milik warga wajib melalui mekanisme yang sah, jelas, dan terdokumentasi secara administratif Sebagai BUMN penyedia layanan ketenagalistrikan, kata dia, PLN tidak hanya mengemban target kinerja sistem, tetapi juga tanggung jawab pelayanan publik yang mensyaratkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat.

Menjaga Keandalan dan Kepercayaan Publik

Secara teknis, pembangunan gardu induk 150 kV merupakan bagian dari penguatan backbone sistem distribusi dan transmisi regional.  Langkah ini penting untuk menopang kebutuhan energi wilayah dan mengurangi potensi gangguan pasokan. Namun, Jamaludin mengingatkan bahwa keberlanjutan proyek hanya dapat terjamin apabila didukung penerimaan sosial yang memadai.

Evaluasi lokasi, audit proses administrasi, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dinilai perlu dipertimbangkan guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan perlindungan masyarakat.

Sebagai mitra kerja sektor energi, Komisi XII DPR RI akan terus mendorong agar seluruh proyek kelistrikan nasional dilaksanakan sesuai prinsip good governance dan perlindungan hak masyarakat.

“Keandalan sistem listrik adalah prioritas nasional, tetapi pendekatannya harus terukur, transparan, dan berkeadilan. Pembangunan infrastruktur harus menghadirkan manfaat tanpa mengorbankan kepercayaan publik,” pungkas Jamaludin Malik.

Permintaan Listrik Terus Naik

Sebagai informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan permintaan listrik Indonesia naik drastis seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi.

Permintaan listrik diprediksi naik 50 persen pada 2034.  Dengan kebutuhan listrik yang terus tumbuh, PLN harus mencari alternatif minyak transformator yang lebih aman, tahan lama, dan mudah dikelola.

Dikutip dari Kompas.id, pemakaian unit trafo sebagai bagian dari sistem jaringan transmisi juga diproyeksikan melonjak dengan tuntutan penggunaan teknologi yang lebih aman dan ramah lingkungan.