Nurul Arifin: Perempuan Harus Bisa Berkiprah Tanpa Batasan

LKI Golkar – Selebritas sekaligus anggota DPR Nurul Arifin berharap, pemerintah bisa menghadirkan kebijakan nyata yang memberikan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan Indonesia.

Menurutnya, kebijakan tersebut harus berdampak langsung pada perempuan yang hidup dan bekerja di berbagai sektor.

“Inti dari perjuangan ini adalah tidak mendomestifikasi perempuan, tetapi mendorong perempuan untuk terus berkiprah sesuai kemampuan dan kehendaknya, serta memiliki otoritas atas dirinya,” ujar Nurul Arifi dikutip dari Instagram miliknya, Kamis (1/1/2026).

Nurul Arifin menjelaskan, terdapat belasan isu strategis yang masih menjadi tantangan besar bagi perempuan di Indonesia.

Isu tersebut meliputi kekerasan dan eksploitasi, ketimpangan ekonomi, kesehatan, politik dan representasi, hingga persoalan lingkungan dan krisis iklim.

Menurutnya, beragam persoalan ini menunjukkan masih perlunya pembenahan kebijakan pemerintah agar lebih mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi perempuan.

Nurul Arifin menambahkan, perjuangan perempuan juga mencakup isu digitalisasi, budaya pop, identitas, disabilitas, serta pendekatan interseksional. Selain itu, reformasi hukum, sektor kemanusiaan, dunia kampus, dan birokrasi yang berkeadilan gender juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

“Semua ini harus masuk dalam agenda besar perjuangan perempuan agar kesetaraan dan keadilan bisa benar-benar terwujud,” tegasnya.

Meski Indonesia telah memiliki berbagai undang-undang dan regulasi terkait perlindungan perempuan, Nurul Arifin menilai implementasi di lapangan masih belum optimal.

Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama agar manfaat kebijakan dapat benar-benar dirasakan perempuan.

“Sebetulnya undang-undang sudah banyak menampung. Masalahnya bukan hanya hukum, tapi ide. Itu akan kami masukkan dalam perayaan satu abad pergerakan perempuan,” jelasnya.

Terkait keterwakilan perempuan di parlemen yang masih jauh dari harapan, Nurul Arifin mendorong perbaikan dalam proses rekrutmen politik.

Ia menekankan pentingnya pelibatan perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan agar undang-undang yang dihasilkan lebih berkeadilan.

“PR kita adalah mendorong rancangan undang-undang pemilu. Dalam setiap rekrutmen harus menyertakan perempuan agar kebijakan yang diambil bisa adil,” tutupnya.