Munafri dan Wamen PKP Tinjau Kawasan Kumuh di Pannampu

LKI Golkar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendampingi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, meninjau langsung kawasan permukiman padat di sekitar Pelabuhan Baru Makassar. Tepatnya di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Jumat, 6 Maret 2026.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda pemantauan kondisi kawasan yang tergolong kumuh dan membutuhkan penanganan serius melalui program penataan permukiman perkotaan.

Munafri yang akrab disapa Appi bersama Fahri Hamzah menyusuri lorong-lorong permukiman warga di sekitar Pasar Tradisional Pannampu. Di lokasi tersebut, keduanya melihat langsung kondisi rumah warga yang berdempetan dengan akses jalan sempit serta lingkungan yang dihuni masyarakat dengan tingkat kepadatan tinggi.

Sejumlah bangunan bahkan berdiri sangat berdekatan satu sama lain. Kondisi ini menunjukkan tantangan besar dalam penataan kawasan, mulai dari persoalan sanitasi, drainase, hingga kualitas hunian yang layak bagi masyarakat. Selain memantau kondisi fisik lingkungan, rombongan juga berdialog dengan sejumlah warga untuk mendengar langsung kondisi kehidupan mereka.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar, Mahyuddin, mengatakan kunjungan Wamen PKP bertujuan melihat langsung kondisi kawasan yang masuk kategori kumuh di Kecamatan Tallo.

Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar mengusulkan program penataan kawasan melalui pembangunan hunian vertikal dengan dukungan pemerintah pusat.

“Hari ini, Pak Wamen PKP mengunjungi salah satu kawasan kumuh di Kecamatan Tallo untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Kita juga mengusulkan pembangunan hunian vertikal di kawasan sekitar pasar tersebut dengan dukungan dari pemerintah pusat,” ujar Mahyuddin.

Ia menjelaskan, pembangunan hunian vertikal dinilai menjadi salah satu solusi untuk menata kawasan permukiman padat sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang selama ini tinggal di lingkungan dengan keterbatasan lahan.

Dengan konsep tersebut, kawasan di sekitar Pasar Pannampu diharapkan dapat lebih tertata serta mampu menyediakan tempat tinggal yang lebih layak bagi warga yang tinggal di kawasan padat penduduk.

Pemerintah Kota Makassar juga berharap sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat mempercepat penanganan kawasan kumuh di wilayah tersebut.

Berdasarkan data pemerintah, jumlah penduduk Kelurahan Pannampu mencapai 16.697 jiwa yang tersebar dalam 3.655 kepala keluarga (KK). Tingginya jumlah penduduk turut berdampak pada kondisi permukiman yang padat, khususnya di sekitar kawasan Pelabuhan Baru dan Pasar Pannampu.

Dari hasil pendataan, masih terdapat 117 unit rumah yang masuk kategori rumah tidak layak huni (RTLH). Jumlah kepala keluarga yang menempati rumah tersebut mencapai 154 KK dengan total sekitar 575 jiwa.

Sebagai bagian dari upaya penanganan, pemerintah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah mengalokasikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni pada tahun 2025 sebanyak 20 unit rumah dengan total anggaran Rp400 juta.

Sementara pada 2026, pemerintah kembali merencanakan program serupa dengan target penanganan 10 unit rumah tidak layak huni yang saat ini masih dalam tahap verifikasi.

Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar di kawasan tersebut, termasuk perbaikan jalan lingkungan dan sistem drainase yang akan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman warga serta menciptakan kawasan hunian yang lebih tertata, sehat, dan layak bagi masyarakat di sekitar Pelabuhan Baru Pannampu.