Menteri Wihaji Soroti Laju Pertumbuhan Penduduk di Jatim yang Masih Timpang

LKI Golkar – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Dukbangga/BKKBN) Wihaji menegaskan, pengendalian laju pertumbuhan penduduk atau rem demografi menjadi salah satu tugas strategis di kementeriannya. Tujuannya agar jumlah penduduk Indonesia tumbuh presisi, sesuai target nasional—tidak kebablasan, namun juga tidak defisit.

Penegasan itu disampaikan Wihaji saat menerima anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, di kantor Mendukbangga/BKKBN, Kamis (15/1/2026).

Keduanya membahas dinamika kependudukan di Jawa Timur yang dinilai sudah melambat, namun masih menyimpan ketimpangan antarwilayah.

Wihaji yang didampingi staf khusus menteri sekaligus Plt. Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat, Maria Ernawati, menyebut, laju pertumbuhan penduduk Jatim telah berada di bawah 1%, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan pengendalian penduduk secara makro.

Namun diingatkan, capaian tersebut tidak boleh membuat lengah. “Secara provinsi, Jawa Timur sudah melambat. Tapi kalau dibedah per kabupaten, pertumbuhannya tidak sama. Ada yang sudah sangat rendah, ada yang masih tinggi,” ujar Wihaji.

Menteri menyebut, tantangan berikutnya bukan sekadar menekan angka pertumbuhan, melainkan memastikan pemerataan demografi agar tidak terjadi penumpukan penduduk di wilayah tertentu dan kekosongan di wilayah lain.

Lebih lanjut dijelaskan, ketimpangan pertumbuhan penduduk berdampak langsung pada perencanaan pembangunan, pelayanan publik, hingga kualitas hidup masyarakat. Karena itu, kebijakan kependudukan harus berbasis data dan disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Lia Istifhama menyambut baik penekanan tersebut. Menurutnya, isu kependudukan tidak bisa dipisahkan dari kualitas keluarga, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Pengendalian penduduk harus dibarengi dengan penguatan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, agar bonus demografi benar-benar memberi manfaat,” kata Lia.

Ia menambahkan, sinergi pusat dan daerah menjadi kunci dalam mengelola dinamika kependudukan Jawa Timur yang kompleks dan beragam.

Pertemuan tersebut menegaskan komitmen Kemendukbangga/BKKBN bersama DPD RI untuk terus mendorong kebijakan kependudukan yang seimbang, berbasis data, dan berorientasi pada pemerataan pembangunan demi masa depan bangsa yang berkelanjutan.