Kucurkan KUR Hingga Rp100 Juta, Mukhtarudin Bantu Akses Pembiayaan Bagi PMI

LKI Golkar – Pemerintah terus memperkuat perlindungan dan dukungan bagi para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satunya melalui peluncuran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2026 yang diharapkan mampu memberikan akses pembiayaan yang aman, mudah, dan terjangkau.

Peluncuran program tersebut digelar di Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) di Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026).

Program ini menjadi langkah strategis negara dalam membantu calon pekerja migran memenuhi kebutuhan biaya sebelum keberangkatan tanpa harus bergantung pada pinjaman informal berbunga tinggi.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menegaskan bahwa kehadiran KUR Penempatan merupakan jawaban atas berbagai tantangan finansial yang kerap dihadapi calon pekerja migran pada masa pra-penempatan.

“Pemerintah hadir untuk memberikan dukungan pembiayaan dengan plafon maksimal hingga Rp100 juta dan jangka waktu hingga tiga tahun. Dana ini dapat digunakan untuk menutup biaya pelatihan, sertifikasi, dokumen, hingga tiket keberangkatan,” ujar Mukhtarudin.

Ia menjelaskan, skema KUR Penempatan 2026 menawarkan suku bunga yang jauh lebih ringan dibandingkan pinjaman komersial. Program ini memberikan bunga sebesar 6 persen, jauh di bawah bunga komersial yang bisa mencapai 12 persen. 

Peluncuran program tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri P2MI Christina Aryani, Sekretaris Jenderal P2MI Komjen Dwiyono Wibowo, serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian UMKM.

Sebanyak 17 lembaga keuangan juga dilibatkan sebagai penyalur KUR Penempatan, di antaranya Bank Mandiri, BRI, BNI, BSI, serta sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan bank swasta seperti Bank Sinarmas dan Bank Artha Graha.

Mukhtarudin juga menyoroti adanya perubahan penting dalam tata kelola anggaran program tersebut. Sejak akhir Desember 2025, kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah dialihkan dari Kementerian UMKM ke Kementerian P2MI.

Perubahan ini memperkuat peran kementerian dalam memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh kepada pekerja migran, mulai dari tahap sebelum keberangkatan, saat bekerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke tanah air.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penempatan P2MI Ahnas dalam laporannya menyampaikan bahwa target penyaluran KUR Penempatan pada 2026 ditetapkan sebesar Rp393,5 miliar.

“Kami berkomitmen memperluas jangkauan pembiayaan. Jika pada tahun 2025 pemanfaatan masih didominasi oleh program magang, maka pada tahun 2026 ini kami targetkan akses yang lebih luas bagi seluruh calon Pekerja Migran,” kata Ahnas.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menggandeng 17 lembaga penyalur yang terdiri dari bank nasional, bank syariah, serta Bank Pembangunan Daerah seperti Bank BJB, Bank Jateng, hingga Bank Papua. Mukhtarudin menambahkan bahwa kinerja penempatan pekerja migran pada 2025 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Realisasi penempatan mencapai 296 ribu orang, melampaui target awal sebanyak 253 ribu pekerja.

Keberhasilan tersebut berdampak langsung pada peningkatan remitansi atau pengiriman uang dari luar negeri oleh pekerja migran kepada keluarga di Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia, remitansi pada 2024 tercatat mencapai Rp253 triliun. Angka tersebut kembali meningkat pada 2025 sebesar 14 persen menjadi Rp288 triliun.

“Remitansi yang dikirim Pekerja Migran langsung menyentuh ekonomi keluarga di desa-desa, meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat cadangan devisa negara. Ini adalah kontribusi nyata bagi stabilitas ekonomi nasional,” tegas Mukhtarudin.

Di akhir acara, Mukhtarudin menginstruksikan seluruh jajaran kementerian serta lembaga perbankan penyalur untuk segera melakukan sosialisasi secara masif hingga ke daerah-daerah.

“Jangan sampai program sudah diluncurkan, tetapi masyarakat di lapangan belum tahu cara mengaksesnya. Seluruh bank penyalur harus segera bergerak agar calon pekerja migran kita bisa merasakan manfaat nyata dari kebijakan ini,” pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin.