Hadiri Sosialisasi Kemendagri,Munafri Tekankan Transformasi Digital Bantuan Sosial

LKI Golkar – Pemerintah Kota Makassar terus mendorong efisiensi dan akurasi penyaluran bantuan sosial melalui pemanfaatan teknologi digital dan integrasi data yang valid. Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menghadiri Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Selasa, 3 Januari 2026.

Munafri hadir didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Dr. Muhammad Roem, Kepala Dinas Sosial Andi Bukti Djufrie, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muhammad Hatim Salam, serta Kepala Bagian Protokol Setda Kota Makassar Andi Ardi Rahadia.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Ribka Haluk, dan turut dihadiri Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Pusat Luhut Binsar Pandjaitan, serta perwakilan kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan pentingnya percepatan digitalisasi bantuan sosial agar penyalurannya semakin tepat sasaran, efektif, dan efisien, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu. “Bantuan sosial merupakan amanah negara. Konstitusi secara tegas mengatur kewajiban pemerintah untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Karena itu, digitalisasi menjadi langkah penting agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak,” ujar Munafri.

Munafri yang akrab disapa Appi menjelaskan, transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial mampu meminimalkan kesalahan data, mencegah tumpang tindih penerima, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program pemerintah. Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam mendorong transformasi digital dan program-program pro rakyat.

“Pemerintah Kota Makassar terus mendukung program Bapak Presiden Prabowo Subianto, terutama transformasi digital dan berbagai bantuan yang berpihak kepada masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ribka Haluk dalam sambutannya menegaskan bahwa digitalisasi bantuan sosial merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan urusan sosial sebagai salah satu pelayanan dasar wajib yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan Asta Cita keenam, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.

Dalam forum tersebut, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah juga menyampaikan rencana piloting digitalisasi bantuan sosial di 40 kabupaten/kota yang akan dibagi ke dalam tujuh wilayah koordinasi. Penetapan daerah percontohan didasarkan pada komitmen pemerintah daerah, ketersediaan jaringan internet, kapasitas fiskal, serta kesiapan infrastruktur pendukung.

Dari sisi Kemendagri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) ditetapkan sebagai leading sector dalam memastikan validitas data penerima manfaat melalui sistem by name by address, termasuk pemanfaatan data kependudukan dan E-KTP yang dinilai aman dan andal.

Wamendagri menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi bantuan sosial merupakan kerja bersama seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta diharapkan dapat meminimalkan kebocoran anggaran dan kesalahan sasaran penerima manfaat.