Gubernur Melki Laka Lena Pastikan 9.000 PPPK Tak Bakal Diberhentikan

LKI Golkar – Gubernur NTT Imanuel Melkiades Laka Lena memastikan bahwa 9.000 PPPK dilingkup Pemprov NTT tak bakal diberhentikan. Demikian disampaikan Melki Laka Lena untuk menanggapi reaksi protes para pegawai terkait pembatasan anggaran dalam APBD.

Gubernur Melki mengatakan akan melakukan penyesuaian nomenklatur anggaran dan melobi pemerintah pusat agar batas belanja pegawai memperhatikan kondisi NTT saat ini.

“Fokus utama kita adalah bagaimana sekitar 9.000 ASN PPPK ini bisa terus bekerja. Kita harus mencari berbagai cara agar mereka tetap bertahan,” ungkap Melki usai rapat paripurna di DPRD NTT pada Jumat 6 Maret 2026.

Untuk diketahui, dari data Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT per 31 Januari tahun 2026 yang dirilis media arahkata disebutkan bahwa komposisi Aparatur Sipil Negara di Provinsi NTT terdiri dari PNS berjumlah 11.729 orang, CPNS berjumlah 1.381 orang, PPPK (2019, 2021, 2023) berjumlah 4.542 orang, PPPK tahap I berjumlah 5.480 orang, PPPK tahap II berjumlah 2.497 orang, pegawai paruh waktu berjumlah 4.614 total seluruh ASN Pemprov NTT termasuk paruh waktu berjumlah 30.243.

Saat ini alokasi belanja pegawai Provinsi NTT sebesar 40,29%, yakni Rp. 2.140.992.419.116. Jika ketentuan belanja paling tinggi 30% maka alokasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2027 harus sebesar Rp. 1.594.115.438.423, dengan demikian belanja pegawai pada Tahun Anggaran 2027 akan berkurang sebesar Rp. 543.836.980.693 akan berpengaruh pada alokasi anggaran untuk ASN khususnya PPPK.