Gubernur Melki Laka Lena Komit Tuntaskan Pembangunan Jalan Provinsi NTT

LKI Golkar – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena berkomitmen untuk menuntaskan pembangunan dan perbaikan ruas jalan provinsi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di provinsi itu.

Komitmen ini disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Jasa Konstruksi yang digelar oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Selasa, 13 Januari 2026.

Dalam sambutannya, Melki memaparkan, hingga tahun 2025, total panjang ruas jalan provinsi yang telah dikerjakan mencapai 1.827,7 kilometer dari jumlah keseluruhan sepanjang 2.868 kilometer.

Menurutnya, capaian tersebut masih belum ideal untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.

“Angkanya ini belum terlalu bagus karena masih di angka 67,5 persen,” ujar Melki.

Ia menekankan, kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal dapat menghambat mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan kolaboratif untuk mempercepat penuntasan pembangunan jalan provinsi.

Sebagai upaya mendukung percepatan tersebut, Melki menyampaikan rencana untuk meminta dukungan dari pemerintah pusat.

Selain itu, ia juga membuka opsi penataan kembali status ruas jalan, baik dengan menukar status jalan provinsi menjadi jalan nasional maupun mengalihkan sebagian ruas jalan provinsi menjadi jalan kabupaten, sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan pembangunan.

“Semua opsi ini akan dikaji secara matang agar pembangunan infrastruktur jalan dapat berjalan lebih efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas politisi Golkar itu.

Rapat Kerja Jasa Konstruksi ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi antara pemerintah daerah, pelaku jasa konstruksi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan di Provinsi NTT.

Kepala Dinas PUPR NTT, Benyamin Nahak mengatakan, pembangunan jalan provinsi terkendala kekurangan anggaran.

Anggaran pembangunan jalan provinsi di tahun 2025 hanya bersumber dari PAD provinsi tanpa bantuan dari pemerintah pusat seperti DAK. Hal yang sama juga berlaku di tahun 2026.

Walaupun keterbatasan anggaran, pemerintah, kata Beny, tetap optimistis membangun ruas jalan provinsi.

“Ada beberapa ruas jalan yang akan kita bangun tahun ini. Nanti kita sampaikan,” ujarnya.

Keterbatasan anggaran ini memaksa pihaknya di tahun 2026 fokus pada pemeliharaan dan optimalisasi.

“Pada prinsipnya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat,” tandasnya.