Ground Breaking Sekolah Rakyat, Melki Laka Lena: Pendidikan Jadi Senjata Putus Kemiskinan

LKI Golkar – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi memulai pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi NTT sebagai langkah strategis memutus mata rantai kemiskinan lintas generasi. Pembangunan tersebut ditandai dengan kegiatan ground breaking yang dipimpin langsung Gubernur NTT, Melki Laka Lena, di Jalan Tilong Dam, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selasa (20/1).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Kupang Yosef Lede, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis NTT Istiadi, Kepala Perwakilan BPKP NTT, unsur Forkopimda Kabupaten Kupang, serta pimpinan organisasi perangkat daerah terkait.

Gubernur Melki menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata kolaborasi antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Pemerintah Provinsi NTT, dan Pemerintah Kabupaten Kupang dalam menghadirkan akses pendidikan yang adil dan bermutu, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.

“Sekolah Rakyat adalah program strategis nasional Presiden RI Prabowo Subianto untuk memutus kemiskinan lintas generasi. Kuncinya adalah pendidikan. Melalui sekolah ini, kita ingin memastikan amanat UUD 1945 tentang mencerdaskan kehidupan bangsa benar-benar dirasakan sampai ke pelosok NTT,” kata Melki

Gubernur Melki mengungkapkan, pada tahun 2026 Provinsi NTT mendapatkan tujuh paket pembangunan Sekolah Rakyat yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota. Kabupaten Kupang menjadi daerah pertama yang memulai pembangunan, bahkan disiapkan untuk melayani dua jenjang pendidikan sekaligus.

Sekolah Rakyat di Kabupaten Kupang dirancang mampu menampung hingga 1.080 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027.

“Ini bukan proyek biasa. Ini adalah investasi masa depan NTT. Kita ingin memastikan anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan keluar dari lingkaran kemiskinan,” tegasnya.

Menurut Melki, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan hasil kerja kolaboratif lintas pemerintahan. Pemerintah pusat menyiapkan perencanaan dan anggaran, pemerintah provinsi berperan dalam fasilitasi dan pengawalan kebijakan, sementara pemerintah kabupaten menyiapkan lahan serta dukungan teknis di lapangan.

Ia mengajak seluruh unsur pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses pembangunan agar berjalan lancar, sesuai aturan, dan bebas dari hambatan.

“Saya mengajak semua pihak menjaga proses pembangunan ini. Pastikan berjalan sesuai ketentuan dan tepat waktu, karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” ujarnya.

Politisi partai Golkar itu menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, Kementerian PU, Pemerintah Kabupaten Kupang, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan Sekolah Rakyat.

“Sekolah Rakyat bukan sekadar bangunan fisik, tetapi harapan baru bagi anak-anak NTT. Mari kita jaga bersama agar sekolah ini benar-benar menjadi jalan keluar bagi masa depan yang lebih baik,” tutupnya.