Gerindra Dukung Usulan Golkar, Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

LKI Golkar – Partai Golkar baru-baru ini mengusulkan perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari sistem langsung oleh rakyat menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Usulan ini diumumkan oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 pada 21 Desember 2025, sebagai bagian dari refleksi akhir tahun 2024 dan outlook 2025.

Usulan ini muncul dari masukan hampir seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar di provinsi dan studi internal selama 1,5 tahun oleh tim kebijakan partai.

Golkar juga mendukung pembentukan koalisi politik permanen berdasarkan ideologi dan kepentingan strategis untuk mendukung kebijakan pemerintah. Presiden Prabowo Subianto turut mendukung ide serupa, menekankan perbaikan sistem politik.

Gayung bersambut, Partai Gerindra melalui Sekjen Sugiono juga menyatakan mendukung usulan kepala daerah level gubernur hingga bupati/wali kota dipilih DPRD di masing-masing daerah.

Gerindra melihat pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa lebih efisien daripada yang selama ini diterapkan.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” kata Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono, Senin (29/12).

Pernyataan ini sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto di Puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, beberapa waktu silam.

Presiden mengatakan sistem politik tersebut membuat ongkos politik jadi murah.

“Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik berani memberi solusi kepada rakyat. Demokratis tapi jangan buang-buang uang. Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” tegas Prabowo.

Menurutnya usulan Partai Golkar soal kepala daerah dipilih DPRD harus dipertimbangkan dengan baik. Demokrasi perlu mengurangi permainan uang sehingga menekan ongkos politik. Tujuannya, supaya sistem politik tidak ditentukan orang berduit.

Menurut Prabowo, demokrasi Indonesia harus memiliki ciri persaingan ketika Pemilu berlangsung. Namun, ketika persaingan usai, semua elemen harus bersatu dan kompak.