Fokus Jalankan Konsep Koalisi Kerakyatan, Golkar Jatim Siapkan Jurus Strategis untuk Tahun 2026

LKI Golkar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Jawa Timur (Jatim) menggelar rapat pleno membahas evaluasi kinerja tahun 2025, sekaligus menetapkan strategis dan berbagai langkah strategis di tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor DPD Golkar Jatim, di Surabaya, Jumat (2/1/2026).

Ketua DPD Golkar Jatim, Ali Mufthi mengatakan, rapat pleno DPD Golkar Jatim difokuskan pada evaluasi internal organisasi, serta penguatan konsolidasi kader di seluruh daerah. Selain menyerap masukan dari seluruh pengurus, pihaknya juga membahas dan merumuskan berbagai langkah strategis partai di tahun 2026. 

“Refleksi ini murni kegiatan internal. Kami ingin mendapat masukan dari pengurus tentang apa saja yang sudah kita lakukan, baik terkait Musyawarah Daerah (Musda) maupun konsolidasi-konsolidasi organisasi lainnya,” ujar Ali di Kantor DPD Golkar Jatim, Surabaya, Jumat (2/1/2026). 

Soal arah politik ke depan, dia menegaskan, Golkar tetap konsisten mengusung konsep koalisi kerakyatan. Menurutnya, prinsip itu bukan sekadar jargon, tapi harus diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. 

“Suara rakyat adalah suara Golkar. Implementasinya adalah keberpihakan. Artinya, seluruh langkah politik Golkar harus beriringan dan membersamai kepentingan masyarakat disemua sektor,” tegas Ali. 

Anggota Komisi V DPR itu memastikan, pihaknya akan menjadikan seluruh catatan evaluasi sepanjang 2025, sebagai bahan perbaikan ke depan. 

“Termasuk persiapan Pemilu, yang regulasinya masih menunggu ketetapan undang-undang,” cetusnya. 

Lebih lanjut, Ali menyatakan, Golkar Jatim juga telah merumuskan dan memetapkan sejumlah strategi untuk menggaet pemilih pemula dan memperkuat regenerasi kader. Di antaranya, ungkap dia, pihaknya mewajibkan kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota se-Provinsi Jatim, untuk mengakomodasi generasi muda. 

“Kepengurusan di DPD tingkat kabupaten dan kota se-Provinsi Jatim, minimal diisi 40 persen generasi muda. Itu menjadi syarat sebelum Surat Keputusan (SK) kepengurusan diterbitkan,” terangnya. 

Soal dinamika Musda di sejumlah daerah, Ali memastikan, sebagian besar telah rampung, termasuk di Malang. Sementara, Musda di wilayah Madura dijadwalkan berlangsung pada pertengahan hingga akhir bulan ini. “Jumlah totalnya, ada lima kabupaten yang masih berproses,” imbuhnya. 

Ali menambahkan, Golkar Jatim juga konsisten mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, sepanjang kebijakan-kebijakannya berpihak pada masyarakat. Dia menilai, kinerja pasangan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak, menunjukkan capaian yang cukup baik. 

“Golkar tidak berada pada posisi oposisi. Kami pendukung Pemerintah yang aktif mengingatkan, jika terdapat kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Saat ini, kondisinya sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” tandasnya. 

Sekretaris DPD Golkar Jatim, Blegur Prijanggono menambahkan, pihaknya akan menjadi pendukung yang selalu mengingatkan kinerja gubernur dan wakil gubernur, utamanya terkait kebijakann yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 

“Partai Golkar konsinsten mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Selama dipimpin Khofifah-Emil, Jatim berada dalam kondisi baik. Namun, kami meminta Pemprov Jatim memperkuat kinerja kerakyatan di tahun 2026,” tegasnya.