Effendi Edo Sambut Skema KPBU, Peluang Percepatan Jalan Strategis di Kota Cirebon

LKI Golkar – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengikuti kegiatan Sosialisasi Penanganan Jalan Daerah yang digelar di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Kamis (5/2/2026). Forum ini membahas upaya percepatan pembangunan infrastruktur jalan melalui implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025.

Kegiatan tersebut menitikberatkan pada pengenalan model pembiayaan alternatif yang dinilai mampu menjawab keterbatasan fiskal daerah. Pemerintah pusat mendorong kolaborasi dengan badan usaha agar proyek konektivitas tetap berjalan dengan dukungan investasi dan penjaminan yang lebih adaptif.

Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, Andre Permana memaparkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kelayakan proyek di daerah. Melalui peran PT PII, pemerintah daerah akan memperoleh pendampingan sekaligus jaminan yang dapat menarik minat pihak swasta.

Sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan, lanjut Andre, PT PII siap memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna menghadirkan infrastruktur yang berdampak langsung pada konektivitas serta pertumbuhan ekonomi yang merata.

Sementara itu, Kementerian PU mengingatkan agar pembangunan jalan memiliki keterkaitan erat dengan sektor-sektor produktif. Infrastruktur yang dibangun diharapkan mampu menunjang distribusi logistik, termasuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional sesuai agenda pembangunan jangka menengah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Haeruddin C. Maddi, menjelaskan Inpres 11/2025 membuka ruang bagi daerah untuk meningkatkan kualitas jaringan jalan secara lebih kompetitif. Percepatan tersebut dapat ditempuh melalui kombinasi pendanaan APBN dan skema kreatif seperti KPBU, sehingga keberlanjutan operasional dan pemeliharaan tetap terjamin.Sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan, lanjut Andre, PT PII siap memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna menghadirkan infrastruktur yang berdampak langsung pada konektivitas serta pertumbuhan ekonomi yang merata.

Ia pun meminta pemerintah daerah memprioritaskan usulan ruas yang menghubungkan kawasan produksi pangan dengan pusat distribusi.

Pemerintah Kota Cirebon melihat peluang ini sebagai langkah positif untuk menjawab kebutuhan peningkatan infrastruktur yang selama ini menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi masyarakat.

Wali Kota Effendi Edo menuturkan berbagai materi yang diperoleh dari sosialisasi akan segera diterjemahkan ke dalam kebijakan pembangunan di daerah. Menurutnya, kemitraan antara pemerintah dan badan usaha akan mempercepat peningkatan mobilitas sekaligus memperkuat daya saing Kota Cirebon.

“Inpres ini menjadi momentum bagi kami untuk lebih kreatif dan tidak hanya bergantung pada pola pendanaan konvensional. Dengan dukungan pembiayaan yang inovatif, perbaikan jalan strategis dapat dipacu lebih cepat sehingga berdampak pada ekonomi lokal serta mutu pelayanan publik,” ujarnya.

Pemkot Cirebon pun menegaskan komitmennya menyiapkan daftar proyek prioritas yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Dengan dukungan pemerintah pusat serta pendampingan pembiayaan, konektivitas di Kota Cirebon diharapkan semakin solid dan berkelanjutan.