Dukung Penetapan RPJMD, Fraksi Golkar Minta Gubernur Jalankan Rekomendasi Pansus

LKI Golkar – Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembahasan antara Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPR Papua dan Tim Pemerintah Provinsi Papua pada 27–28 Maret 2026, termasuk penyampaian pidato Gubernur pada Sidang Paripurna I, pandangan umum fraksi-fraksi dan Kelompok Khusus pada Sidang Paripurna II, jawaban Gubernur pada Sidang Paripurna III, serta laporan Pansus pada Sidang Paripurna IV, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPR Papua akhirnya menyampaikan pendapat akhir mereka.

Dalam pendapat akhir tersebut, Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua tahun 2026 dan diundangkan dalam lembaran daerah.

Namun, Fraksi Golkar DPR Papua mengharapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua kiranya dapat melaksanakan 17 Rekomendasi yang disampaikan oleh Pansus RPJMD DPR Papua tahun 2025 – 2029.

Hal tersebut disampaikan, H. Jayakusuma, SE, MM saat menyampaikan laporan pendapat akhir fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang RPJMD Papua tahun 2025 – 2029 dalam rapat paripurna pada Selasa, 31 Maret 2026, malam.

Selain itu kata Jayakusuma, Fraksi Golkar juga mengharapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, kiranya dapat memperhatikan semua saran dan pandangan yang disampaikan oleh fraksi – fraksi dan Kelompok Khusus DPR Papua dan dapat di elaborasi kedalam Renstra Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Ia pun menekankan, dalam melaksanakan RPJMD Provinsi Papua tahun 2025 – 2029, diharapkan dapat berjalan secara tepat sasaran, efektif, dan tepat guna.

“Kiranya Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dapat menempatkan sumber daya manusia yang berintregritas, profesional serta memiliki kompetensi dan talenta yang sesuai dengan kebutuhan dan tanggungjawab yang didasarkan pada Merit system,”pungkasnya.