Dave Laksono: Diplomasi Energi RI–AS Perkuat Kedaulatan Energi Nasional

LKI Golkar – Kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dinilai bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di peta geopolitik energi global.

Kerja sama tersebut dipandang sebagai upaya menata ulang keseimbangan pasokan energi sekaligus memperkuat kedaulatan energi dan mineral nasional.

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menilai kerja sama tersebut bukan sekadar transaksi angka, melainkan reposisi strategis yang memperkuat kedaulatan energi nasional.

“Melalui mandat Presiden, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama Direktur Utama Pertamina menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan upaya menciptakan ‘keseimbangan baru’ guna memperkuat neraca perdagangan tanpa mengorbankan kemandirian energi domestik,” ujar Dave dalam rilisnya, Kamis (5/3/2026).

Berdasarkan dokumen Agreement between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade, Indonesia menyepakati kerja sama impor energi dari Amerika Serikat dengan nilai total sekitar 15 miliar dolar AS.

Nilai tersebut mencakup pembelian liquefied petroleum gas (LPG) sebesar 3,5 miliar dolar AS, minyak mentah (crude oil) senilai 4,5 miliar dolar AS, serta bensin hasil kilang (refined gasoline) sebesar 7 miliar dolar AS.

Dave menilai kebijakan Indonesia membelanjakan USD 15 miliar untuk pembelian BBM, LPG, dan minyak mentah dari AS bukanlah penambahan beban impor, melainkan strategi pengalihan volume (shifting).

“Dengan mengalihkan sumber pasokan dari sejumlah negara ke Amerika Serikat, Indonesia menargetkan harga yang lebih kompetitif sekaligus kepastian pasokan energi,” ujarnya.

Terkait kebutuhan LPG nasional yang mencapai sekitar 7 juta ton per tahun, Indonesia juga memperkuat ketahanan energi dengan meningkatkan porsi impor dari AS hingga 57 persen dari total impor.

Langkah tersebut dinilai sebagai solusi konkret untuk menutup kesenjangan pasokan akibat penurunan alami (natural decline) produksi migas domestik.

Melalui skema business as usual dengan sistem tender transparan, kolaborasi energi ini juga diperluas melalui nota kesepahaman dengan Halliburton.

“Kerja sama teknologi oil field recovery ini bertujuan menahan laju penurunan produksi sekaligus mengoptimalkan kembali potensi sumur-sumur minyak di Indonesia,” jelasnya.

Di sektor mineral, Dave menegaskan Indonesia tetap konsisten menerapkan prinsip ekonomi bebas aktif dengan memperlakukan seluruh mitra secara setara sesuai regulasi yang berlaku, termasuk dalam tata kelola nikel dan logam tanah jarang (LTJ).

Menurutnya, Indonesia kini telah bergeser dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi penyedia nilai tambah melalui kebijakan hilirisasi.

“Dengan memfasilitasi investor Amerika Serikat membangun fasilitas pemurnian (smelter) di dalam negeri, Indonesia mempertegas posisinya sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global yang transparan dan kompetitif,” tegasnya.

Ia menambahkan, model investasi Freeport-McMoRan melalui pembangunan smelter senilai 14 miliar dolar AS dapat menjadi cetak biru bagi pengembangan industri nasional.

Melalui rencana perpanjangan konsesi pasca-2035, Indonesia diproyeksikan menambah kepemilikan saham sebesar 12 persen sehingga total kepemilikan nasional mencapai 63 persen.

“Dengan skema tanggung renteng, manfaat ekonomi dari langkah ini diharapkan dapat dirasakan langsung oleh pemerintah daerah di Papua,” ucap Dave.

Selain itu, ketahanan energi nasional juga didorong melalui percepatan mandatori etanol sebesar 5–10 persen pada periode 2028 hingga 2030.

Strategi tersebut dilakukan secara paralel melalui impor etanol dari AS sembari membangun kapasitas industri dalam negeri.

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari keberhasilan diplomasi perdagangan Indonesia yang mampu menekan tarif dagang dengan AS dari 32 persen menjadi 19 persen.

Bahkan, sejumlah komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan kakao serta sektor semikonduktor memperoleh tarif nol persen.

“Pencapaian tarif nol persen bagi sawit dan kakao merupakan kemenangan besar bagi sektor agrikultur. Hal ini menunjukkan bahwa posisi tawar Indonesia sebagai penyedia mineral kritis bagi industri teknologi Amerika Serikat memiliki daya ungkit yang kuat untuk melindungi kepentingan petani domestik,” ujarnya.

Dave menjelaskan, implementasi perjanjian kerja sama tersebut dijadwalkan mulai berlaku setelah finalisasi teknis dalam waktu sekitar 90 hari ke depan.

Ia menilai, komitmen investasi jangka panjang dari perusahaan energi global seperti ExxonMobil hingga 2055 melalui pembaruan skema bagi hasil menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tetap terbuka bagi investasi, namun tetap berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Kemitraan ini merupakan simfoni ekonomi yang mengedepankan prinsip kemanfaatan bersama (win-win solution). Amerika Serikat memperoleh kepastian pasokan mineral kritis untuk industri masa depan, sementara Indonesia mendapatkan transfer teknologi, percepatan investasi energi, serta akses pasar yang lebih luas bagi produk agrikultur unggulan nasional,” paparnya.

Ia menambahkan bahwa komitmen pembelian energi dari AS sekitar 15 miliar dolar AS atau setara Rp 253 triliun merupakan konsekuensi logis dari diplomasi ekonomi timbal balik.

“Secara kalkulasi makro, angka ini bukan impor tambahan yang memperlebar defisit neraca perdagangan, melainkan strategi pengalihan sumber impor dari negara lain ke Amerika Serikat guna menyeimbangkan struktur tarif dan mengamankan konsesi perdagangan yang lebih luas,” pungkasnya.