BUMN Dikelola Danantara, Rudy Mas’ud Soroti Kontribusi ke Kaltim yang Dinilai Minim

LKI Golkar – Diskusi publik yang digelar Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored membahas masa depan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Masjaya Universitas Mulawarman, Selasa (10/2/2026).

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang mengikuti diskusi secara daring, menyampaikan kritik terhadap pengelolaan BUMN selama ini. Menurutnya, kontribusi yang diberikan BUMN kepada daerah, khususnya Kalimantan Timur, masih sangat kecil dibandingkan dengan besarnya sumber daya yang diambil dari daerah.

“Salah satu BUMN yang beroperasi di Kalimantan Timur adalah Pertamina. Minyak dan gas yang diperoleh dari Kaltim ini sangat besar, tetapi kontribusi yang dikembalikan ke daerah tidak terlalu besar,” ucap Rudy.

Ia menjelaskan, dana bagi hasil (DBH) yang diterima Provinsi Kalimantan Timur dari sektor minyak dan gas hanya sekitar Rp360 miliar. Angka tersebut dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan skema pembagian hasil yang diterapkan di negara tetangga, seperti Malaysia.

Rudy juga menyinggung aktivitas pertambangan yang memanfaatkan alur Sungai Mahakam setiap hari. Ia menyebut sedikitnya terdapat sekitar 200 unit tongkang bermuatan batu bara yang melintasi sungai tersebut. Namun demikian, kontribusi sektor tersebut bagi daerah dinilai masih nihil.

“Karena pemerintah daerah tidak diberikan kewenangan apa pun. Semuanya menjadi kewenangan kementerian. Sementara dampak sosial dan dampak lingkungan yang merasakan langsung adalah masyarakat di daerah,” ungkapnya.

Rudy meminta agar pemerintah pusat melalui BPI Danantara dapat mengoptimalkan pengelolaan BUMN beserta ratusan anak perusahaannya. Ia mendorong adanya kolaborasi yang lebih kuat antara BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah agar kontribusi ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan lebih adil oleh daerah penghasil.

Sementara itu, peneliti Nagara Institute, Edi Sewandono, mengamini bahwa tuntutan serupa juga datang dari berbagai daerah lain di Indonesia. Daerah-daerah tersebut berharap tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan.

“Selama ini belum ada aturan yang tegas mengenai posisi daerah dalam pengelolaan BUMN. Padahal, menurut para kepala daerah, mereka memiliki kemampuan untuk turut terlibat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya. Menurutnya, persoalan kemampuan dapat diatasi melalui proses pembinaan dan pelatihan seiring berjalannya kebijakan.

“Intinya, bagaimana negara melibatkan daerah secara langsung, sekaligus sebagai pemain dalam pengelolaan ke depan,” pungkasnya.