Bukan Sekadar Jabatan, Wali Kota Mataram Mohan Ingatkan Loyalitas dan Integritas Kinerja

LKI Golkar – Gerbong mutasi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram kembali bergerak.

Wali Kota Mataram Mohan Roliskana resmi melantik sembilan pejabat eselon II hasil seleksi terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).

Dalam prosesi yang berlangsung khidmat tersebut, orang nomor satu di Ibu Kota Provinsi NTB ini menitipkan pesan untuk menjaga integritas dan loyalitas adalah instrumen utama dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Kita harus punya integritas. Jauhkan hal-hal yang menyimpang, apalagi yang sampai menyalahgunakan kewenangan. Hal ini harus dibarengi dengan loyalitas penuh kepada pimpinan,” tegas Mohan di hadapan para pejabat yang baru dilantik

Bukan tanpa alasan Mohan menekankan aspek integritas.

Saat ini, Kota Mataram tengah memikul beban moral sekaligus prestasi sebagai kota percontohan (pilot project) antikorupsi di Indonesia.

Status ini, menurut Mohan, menuntut setiap kepala dinas dan badan untuk ekstra hati-hati, terutama dalam pengelolaan kebijakan keuangan daerah.

Ia mewanti-wanti agar para pejabat tidak main-main dengan anggaran negara. Setiap rupiah yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai regulasi yang berlaku.

“Ingat, Kota Mataram sekarang menjadi kota percontohan antikorupsi. Maka hati-hati mengelola urusan yang berkaitan dengan kebijakan keuangan. Tolong bekerja dengan baik, tetap fokus, dan loyal. Saya ingatkan ini bolak-balik, bukan hanya untuk yang baru dilantik, tapi juga bagi pejabat lama,” imbuhnya.

Nama-nama yang terpilih membawa rekam jejak mumpuni dari berbagai instansi, seperti Muzakkir Walad yang kini mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Sosial setelah sebelumnya menjabat sebagai Camat Ampenan, serta Budi Wartono yang bergeser dari kursi Camat Mataram menjadi Kepala Pelaksana BPBD.

Penyegaran juga terjadi di sektor perencanaan dan pelayanan, di mana Lalu Bramantio Ganeru dipromosikan menjadi Kepala Bappeda dari posisi sebelumnya sebagai Kabid Perencanaan SDA, sementara Novian Rosmana naik kelas menjabat Kepala DPMPTSP setelah sebelumnya menjadi Penata Perizinan Ahli Madya.

Selanjutnya, Israk Tantowi resmi menduduki jabatan Kepala Bakesbangpol setelah sebelumnya bertugas sebagai Sekretaris Satpol PP, kemudian Zuhhad yang kini menjabat Kepala DP3A setelah meninggalkan posisinya sebagai Kabag Keuangan DPRD Kota Mataram.

Di bidang kesehatan dan tenaga kerja, drg. Ahmad Zulfikar mendapatkan promosi menjadi Kepala DP2KB, sementara Ida Wayan Putra Ekantara dipercaya memimpin Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setelah sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Inspektorat.

Terakhir, Bahtiar Yulianto sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dari posisi sebelumnya sebagai Sekretaris Dinas PUPR.

Selain eselon II, Mohan juga melantik dua pejabat di Dinas Dukcapil, yakni Ahmad Zaini sebagai Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Samsul Rizal Kabid Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan.

Usai prosesi pengambilan sumpah, Mohan meminta para pejabat baru untuk segera berlari. 

“Saya harap, teman m-teman dapat langsung mempelajari dan mengintegrasikan apa yang menjadi visi misi saya dan Pak Wakil,” ucapnya. 

Ia menekankan pentingnya kemampuan leadership atau kepemimpinan yang mumpuni.

Menurutnya, seorang kepala dinas bukan sekadar manajer, melainkan pemimpin yang harus mampu membangun sistem komunikasi yang sehat dengan bawahan.

Ia tidak ingin mendengar adanya gejolak internal di instansi hanya karena komunikasi yang mampet. 

“Bangun sistem, mulai dari hal sederhana seperti komunikasi dengan bawahan. Jangan sampai bawahan merasa tidak nyaman hingga memicu gerakan yang merugikan organisasi. Jika tidak satu visi, kepemimpinan saudara akan goyah,” jelas Mohan Kota yang juga Ketua DPD I Golkar NTB ini.  

Mohan mengaku telah mencermati rekam jejak para pejabat tersebut selama proses tiga besar di panitia seleksi.

Secara subjektif, ia menilai para pejabat terpilih memiliki modal semangat dan kerja keras yang dibutuhkan untuk menerjemahkan visi-misi kepala daerah ke dalam program kerja nyata.

Pelantikan di awal tahun 2026 ini ternyata barulah permulaan. Mohan memberikan sinyal kuat dalam waktu dekat akan ada pergeseran jabatan dalam skala yang lebih besar.

Ia telah memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk segera merumuskan formasi jabatan lainnya yang masih kosong atau memerlukan penyegaran.

“Saya minta Pak Sekda segera memproses perumusan jabatan yang akan diisi berikutnya. Kita ingin semua posisi terisi maksimal agar pelayanan publik tidak terhambat,” ungkapnya.  

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Mataram Abdul Malik memberikan apresiasi atas langkah cepat Pemkot Mataram dalam mengisi kekosongan jabatan ini.

Menurutnya, mekanisme yang dilalui sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan.

“Ini sudah memenuhi mekanisme dan menjawab kebutuhan organisasi yang selama ini menjadi catatan kami di legislatif. Pejabat yang dipilih kami nilai punya kemampuan yang mumpuni untuk membawa perubahan di dinas masing-masing,” katanya.