Bontang Kuala Terancam Banjir Rob, Neni “Ketuk Pintu” Pusat Demi Selamatkan Akses Wisata

LKI Golkar – Ancaman banjir rob yang kian rutin merendam akses menuju kawasan wisata Bontang Kuala kini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bontang. Tak ingin kondisi ini terus menghambat mobilitas warga dan geliat pariwisata, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni memilih “mengetuk pintu” pemerintah pusat untuk mencari solusi.

Usai berkoordinasi dengan Kementerian ESDM terkait penambahan jaringan gas (jargas), Neni langsung melanjutkan langkahnya ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta. Fokusnya satu: meminta intervensi penanganan jalan nasional sepanjang 900 meter yang kerap terendam rob.

Didampingi Kepala Bapperida Syahruddin serta jajaran terkait, Neni memaparkan langsung kondisi di lapangan kepada Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kementerian PU.

Menurutnya, banjir rob yang terjadi hampir setiap sore hingga malam bukan hanya persoalan genangan biasa. Dampaknya sudah meluas, mulai dari terganggunya aktivitas warga hingga akses pendidikan di sekitar kawasan.

“Ini bukan sekadar jalan tergenang, tapi menyangkut keselamatan masyarakat dan keberlangsungan kawasan wisata,” ujar Neni, Jumat (3/4/2026). 

Ia menekankan, posisi jalan yang berada di kawasan muara dengan daya dukung tanah rendah membuat persoalan ini tidak bisa ditangani secara biasa. Dibutuhkan penanganan teknis khusus yang memerlukan dukungan anggaran besar sesuatu yang saat ini sulit dipenuhi APBD Bontang.

Di sisi lain, kawasan Bontang Kuala merupakan salah satu destinasi unggulan yang memiliki potensi besar untuk mendongkrak ekonomi lokal. Namun, kondisi infrastruktur yang tidak memadai justru menjadi “rem” bagi perkembangan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Neni juga menyinggung kontribusi besar Bontang terhadap negara, khususnya dari sektor migas. Ia berharap, hal tersebut dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih.

Langkah jemput bola ini memperlihatkan strategi Pemkot Bontang yang tidak lagi menunggu, melainkan aktif memperjuangkan kebutuhan daerah ke tingkat pusat. Harapannya, akses menuju Bontang Kuala tak lagi menjadi titik rawan, melainkan pintu masuk yang layak bagi wisatawan dan aman bagi masyarakat.