Bahlil Targetkan Bebas Impor Solar 2026 Melalui Program B50

LKI Golkar – Pemerintah optimistis dapat menghentikan impor solar sepenuhnya pada 2026 seiring penerapan biodiesel 40 persen (B40), peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, dan rencana implementasi B50.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, penurunan impor solar sudah terlihat signifikan dua tahun terakhir.

Pada 2024, impor solar tercatat sekitar 8,3 juta ton, kemudian turun menjadi sekitar 5 juta ton pada 2025.

“Kalau B50 sudah kita pakai dan Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kalimantan Timur diresmikan dalam waktu dekat, maka kita tidak akan melakukan impor solar lagi di tahun 2026,” ujar Bahlil dalam konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM 2025, Kamis (8/1/2026).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi pemanfaatan biodiesel domestik sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 14,2 juta kiloliter (kL) atau setara 105,2 persen dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 13,5 juta kL.

Capaian ini turut menekan kebutuhan impor solar secara signifikan. Dari sisi ekonomi, kebijakan biodiesel pada 2025 diklaim mampu menghemat devisa hingga Rp 130,21 triliun serta menurunkan emisi sebesar 38,88 juta ton CO2 ekuivalen.

Program tersebut juga meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO) menjadi biodiesel hingga Rp 20,43 triliun.

“Saya bersyukur bahwa impor solar kita di tahun 2024 itu masih kurang lebih sekitar 8,3 juta ton. Kemudian impor kita di tahun 2025 turun menjadi kurang lebih 5 juta ton,” katanya.

Sebagai catatan, pemerintah masih membuka peluang impor terbatas untuk solar berkualitas tinggi dengan spesifikasi CN51 yang dibutuhkan sektor industri tertentu, termasuk alat berat, karena kapasitas produksi dalam negeri masih dikembangkan.

Sebelumnya, pemerintah juga telah menyiapkan alokasi dana insentif biodiesel B40 untuk 2026 di kisaran Rp 51 triliun, dengan kuota biodiesel sebesar 15,65 juta kiloliter. Besaran final insentif tersebut masih menunggu keputusan komite pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam waktu dekat.