Bahlil Puji Prabowo Resmikan RDMP: Terakhir Pak Harto Tahun 1994

LKI Golkar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memuji Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden pertama sejak era Orde Baru yang meresmikan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) milik PT Pertamina.

Bahlil mengatakan, peresmian RDMP terakhir kali dilakukan pada 1994 di era Presiden Soeharto. Setelah itu, proyek sejenis tidak pernah diresmikan kembali hingga Prabowo menjabat sebagai presiden pada 2026.

“Kami laporkan bahwa kita meresmikan RDMP itu terakhir tahun 94. Jadi dalam sejarah bangsa pasca Orde Lama, cuma dua presiden yang meresmikan RDMP. Satu adalah Presiden Pak Harto terakhir tahun 94. Dan 32 tahun kemudian Presiden Prabowo Subianto meresmikan RDMP pada 2026,” ujar Bahlil dalam peresmian proyek jaringan  infrastruktur dan RDMP Pertamina, Senin (12/1/2026).

Ia menilai peresmian tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo, khususnya dalam aspek cita-cita pembangunan nasional, yang menekankan penguatan sektor energi dan peningkatan produksi migas nasional.

Menurut Bahlil, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo terus mendorong berbagai terobosan untuk meningkatkan lifting minyak dan gas. Upaya tersebut mencakup aktivasi sumur-sumur idle, optimalisasi sumur tua dengan teknologi, percepatan tender lapangan baru, serta penerapan mandatori biodiesel B40.

“Sejak 10 tahun terakhir lifting kita tidak pernah tercapai. Baru di 2026 lifting minyak kita mencapai bahkan melampaui target APBN sebesar 600,5 ribu barel per hari,” kata Bahlil.

Ia membandingkan capaian tersebut dengan realisasi lifting minyak pada 2024 yang hanya berada di level 580 ribu barel per hari. Dengan demikian, terdapat kenaikan sekitar 25 ribu barel per hari. Bahlil menyebut pemerintah masih akan terus meningkatkan capaian lifting pada tahun-tahun mendatang.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur energi terintegrasi Pertamina merupakan hasil kolaborasi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina, serta kementerian dan lembaga terkait. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat asas swasembada dan kedaulatan energi nasional.

“Kami para menteri dan pimpinan BUMN sebagai pembantu Bapak Presiden telah meneguhkan tekad. Pantang beristirahat sebelum energi Indonesia berdaulat,” tutup Bahlil.