Anak SD di NTT dan Pertanyaan Besar tentang Keadilan Pendidikan Kita

LKI Golkar – AWAL Februari 2026, publik dikejutkan oleh kabar meninggalnya seorang siswa sekolah dasar berusia sekitar 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Anak yang duduk di kelas IV SD itu diduga mengakhiri hidupnya sendiri setelah mengalami tekanan karena tidak mampu membeli buku dan pena untuk keperluan sekolah.

Berita ini menyentuh emosi banyak orang. Namun, seperti banyak peristiwa tragis lainnya, ia juga berisiko segera berlalu—ditelan arus informasi—tanpa pernah benar-benar dipahami secara utuh. Padahal, kasus ini bukan sekadar kisah duka satu keluarga. Ia adalah cermin yang memantulkan pertanyaan besar tentang keadilan sosial, perlindungan anak, dan desain pendidikan dasar di Indonesia.

Apa yang Sebenarnya Terjadi Mari kita mulai dari fakta dasarnya. Yang meninggal adalah seorang anak, bukan remaja, bukan orang dewasa. Secara psikologis dan hukum, anak usia 10 tahun berada pada fase di mana ia belum memiliki kapasitas matang untuk mengambil keputusan ekstrem, apalagi memahami persoalan struktural seperti kemiskinan, kebijakan negara, atau kegagalan sistem.

Anak ini berasal dari keluarga miskin dan diasuh oleh neneknya. Keterangan keluarga menyebutkan bahwa mereka berusaha memenuhi kebutuhan sekolah semampu mereka. Namun keterbatasan ekonomi membuat kebutuhan sesederhana buku dan pena menjadi sumber tekanan bagi anak tersebut.

Penting untuk ditegaskan sejak awal: anak tidak bunuh diri hanya karena tidak memiliki buku dan pena. Jika kita berhenti pada kesimpulan itu, kita justru gagal membaca persoalan yang lebih dalam.

Mari kita perhatikan data; pada tahun 2024, pemerintah Jepang mencatat 529 pelajar usia SD hingga SMA meninggal akibat bunuh diri. Angka ini merupakan rekor tertinggi sejak pencatatan resmi dimulai pada 1980. Pada 2025, jumlahnya kembali meningkat, menembus lebih dari 530 anak dalam setahun. Dari jumlah tersebut, mayoritas adalah siswa SMA, disusul SMP, dan sebagian kecil—sekitar 10 hingga 15 kasus—adalah siswa sekolah dasar.

Angka ini penting untuk disebutkan secara kuantitatif agar kita memahami satu hal, bahkan di negara dengan kesejahteraan relatif tinggi, anak-anak tetap rentan terhadap bunuh diri.

Artinya, kemiskinan absolut bukan satu-satunya penjelasan. Ada faktor lain yang bekerja lebih dalam, lebih sunyi, dan sering luput dari perhatian kebijakan publik. Menariknya lagi, pemerintah dan peneliti Jepang secara konsisten mengelompokkan penyebab bunuh diri anak dan remaja ke dalam tiga kategori besar: masalah sekolah, masalah keluarga, dan masalah kesehatan mental.

Dari ketiganya, masalah sekolah menempati posisi paling dominan. Masalah sekolah di sini bukan hanya soal nilai rendah. Ia mencakup tekanan akademik yang tinggi, ekspektasi sosial yang berat, hubungan yang buruk dengan teman sebaya, serta pengalaman perundungan, baik secara langsung maupun melalui media digital.

Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 20% remaja Jepang pernah memiliki ide bunuh diri, dengan persentase yang lebih tinggi pada anak perempuan. Faktor risiko terkuatnya adalah rasa terasing, konflik sosial, dan keyakinan bahwa dirinya tidak berguna atau menjadi beban bagi orang lain. Di sinilah kita mulai melihat pola yang relevan dengan kasus di Indonesia.

Mengapa Anak Bisa Sampai ke Titik Itu

Untuk memahami mengapa peristiwa ini bisa terjadi, kita perlu melihatnya dari sudut pandang perkembangan anak.

Pada usia sekolah dasar, anak berada pada fase di mana ia mulai membangun rasa mampu dan harga diri. Ia belajar menilai dirinya melalui pencapaian, penerimaan sosial, dan kemampuan memenuhi tuntutan lingkungan—termasuk tuntutan sekolah. Ketika seorang anak berulang kali berada dalam situasi tidak memiliki perlengkapan belajar seperti teman-temannya, merasa menyusahkan keluarga, dan tidak melihat jalan keluar dari masalah yang ia hadapi, maka tekanan tersebut tidak berhenti sebagai rasa sedih biasa. Ia dapat berkembang menjadi rasa gagal dan rasa menjadi beban.

Dalam teori psikologi bunuh diri modern, kondisi ini disebut “perceived burdensomeness”, atau perasaan menjadi beban bagi orang lain. Pada anak, perasaan ini sangat berbahaya karena belum diimbangi oleh kemampuan regulasi emosi dan akses bantuan yang memadai.

Di Jepang, banyak kasus bunuh diri anak dipicu oleh hal-hal yang tampak sepele: dimarahi guru, nilai ujian yang buruk, konflik kecil dengan teman. Namun penelitian menunjukkan bahwa pemicu tersebut hanyalah titik akhir dari tekanan panjang yang tidak pernah tertangani.

Dengan kata lain, buku dan pena bukanlah penyebab utama, melainkan pemicu terakhir dari tekanan yang telah lama terakumulasi.

Sistem di Sekolah Ikut Membentuk Tekanan Jika ditelusuri lebih jauh, kasus ini menunjukkan sebuah rantai peristiwa yang saling terhubung. Pengalaman Jepang menunjukkan bahwa sekolah dapat berubah menjadi arena tekanan psikologis yang intens jika tidak dirancang sebagai ruang aman.

Budaya kompetisi, standar keberhasilan yang sempit, dan absennya dukungan emosional membuat anak merasa bahwa kegagalan akademik sama dengan kegagalan sebagai manusia. Fenomena ini tidak asing di Indonesia. Meski konteks ekonominya berbeda, pola tekanannya serupa.

Anak-anak dari keluarga miskin sering kali masuk sekolah dengan modal yang tidak setara: buku terbatas, alat tulis kurang, dukungan belajar minim. Namun sistem sekolah memperlakukan mereka seolah semua anak memulai dari garis yang sama. Ketika anak gagal memenuhi standar tersebut, ia tidak melihat sistem yang timpang. Ia hanya melihat dirinya sendiri sebagai masalah, dan sering kali tidak ada mekanisme yang secara sistematis mendeteksi tekanan psikologis yang dialaminya.

Akibatnya, anak memikul masalah sendirian. Ia tidak memahaminya sebagai kegagalan sistem, melainkan sebagai kegagalan diri. Dalam kondisi seperti itu, satu masalah kecil bisa menjadi titik ledak dari beban yang sudah lama menumpuk. Di sinilah kita perlu jujur mengakui, bahwa sekolah dasar kita belum sepenuhnya dirancang sebagai ruang aman bagi anak-anak paling rentan.

Siapa yang Bertanggung Jawab

Oleh karena itu, kasus ini tidak adil jika disederhanakan menjadi kesalahan orang tua, guru, atau sekolah tertentu. Justru bahaya terbesar dari tragedi seperti ini adalah kecenderungan kita untuk mencari kambing hitam individual, lalu merasa persoalan selesai. Tanggung jawab sesungguhnya bersifat struktural.

Ia terletak pada desain sistem pendidikan dan perlindungan anak yang belum cukup sensitif terhadap kemiskinan ekstrem dan kerentanan psikologis anak. Negara telah hadir dalam banyak program besar.

Namun kehadiran itu sering kali belum menyentuh detail-detail kecil yang justru menentukan martabat anak di ruang kelas: apakah ia merasa setara, aman, dan dihargai, atau sebaliknya. Apa yang Perlu Diubah Jika kita sungguh ingin mencegah peristiwa serupa, maka respons kita tidak boleh berhenti pada empati dan belasungkawa. Langkah paling rasional adalah menjadikan sekolah dasar sebagai garis depan perlindungan anak, bukan semata institusi akademik.

Sekolah perlu dibekali mandat dan sumber daya untuk mendeteksi anak rentan, meniadakan tuntutan perlengkapan belajar individual bagi keluarga miskin ekstrem, serta membangun lingkungan belajar yang bebas dari rasa malu. Pendidikan gratis tidak cukup jika martabat anak masih harus “dibayar” oleh kemiskinan.

Anak di Ngada itu bukan gagal. Ia bukan lemah. Ia bukan aneh. Ia adalah cermin paling jujur dari sistem yang terlalu lama kita anggap berjalan baik-baik saja.

Sebagai perempuan yang peduli pada keadilan sosial, saya percaya bahwa ukuran kemajuan bangsa tidak terletak pada program besar atau pidato indah, melainkan pada satu pertanyaan sederhana: apakah anak-anak paling rentan merasa dilindungi, atau justru merasa hidup ini terlalu berat untuk dijalani? Jika kita tidak belajar secara serius dari tragedi ini, maka yang kita tunggu hanyalah pengulangan, dengan nama, tempat, dan wajah anak yang berbeda. Dan itu adalah kegagalan yang tidak boleh kita biasakan.