Agung Widyantoro: Pendidikan Tinggi Harus Terasa, Bukan Sekadar Serapan Anggaran

LKI Golkar – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Agung Widyantoro, menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) tidak boleh diukur hanya dari tingginya serapan anggaran. Menurut Agung, ukuran utama keberhasilan adalah sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Hal itu disampaikan Agung dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Mendiktisaintek di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Agung mengapresiasi capaian kinerja Kemendiktisaintek pada tahun anggaran 2025. Namun, ia mengingatkan agar capaian administratif tersebut diikuti dengan dampak nyata di lapangan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar APBN hadir langsung menyentuh kebutuhan rakyat.

“Saya mengapresiasi capaian kinerja tahun 2025. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan itu dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya tercatat baik di atas kertas,” ujar Agung.

Salah satu kebijakan yang disorot Agung adalah Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Ia menilai RPL sebagai terobosan strategis untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat usia produktif yang telah bekerja, namun belum memiliki gelar sarjana. Sayangnya, kebijakan tersebut dinilai masih minim sosialisasi.

“Kebijakannya sangat bagus, tetapi masyarakat belum tahu kampus mana saja yang menjalankan RPL, syaratnya apa, dan apakah berlaku untuk perguruan tinggi negeri maupun swasta,” jelasnya.

Agung mengungkapkan, saat masa reses, ia menemukan sejumlah perguruan tinggi swasta yang telah bekerja sama dengan industri dan menjalankan skema RPL. Namun praktik baik tersebut belum terinformasikan secara luas dan baru diketahui DPR setelah turun langsung ke daerah.

Selain itu, Agung menekankan pentingnya penguatan dan perluasan program KIP Kuliah. Ia menyebut program ini memiliki dampak sosial dan emosional yang sangat besar, terutama bagi keluarga kurang mampu.

“Di daerah, ketika bicara KIP Kuliah, orang tua bisa menangis haru. Ada yang sampai memeluk kami. Itu bukti program ini sangat dirasakan,” ungkapnya.

Karena itu, ia mendorong peningkatan alokasi KIP Kuliah sekaligus melibatkan peran aktif anggota DPR agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

Tak hanya soal akses, Agung juga menyoroti arah kebijakan penelitian dosen. Ia mendorong agar riset perguruan tinggi lebih diarahkan pada penelitian tematik yang menjawab persoalan nyata di daerah, seperti kemiskinan ekstrem, angka putus sekolah, dan stunting.

“Penelitian jangan berhenti pada idealisme akademik semata. Harus ada riset-riset yang langsung menyelesaikan persoalan lokal di daerah pemilihan,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Agung menilai arah kebijakan pendidikan nasional saat ini sudah berada di jalur yang benar. Ia menyebut berbagai program Presiden Prabowo seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, PIP, dan Sekolah Garuda sebagai langkah strategis yang perlu terus diperkuat.

“Secara kebijakan sudah on the track. Tinggal bagaimana kita tingkatkan dampaknya agar benar-benar dirasakan oleh rakyat,” pungkasnya.