Di Tengah Tekanan Anggaran, Kota Mataram Cetak Prestasi Nasional

LKI Golkar – Pemerintah Kota Mataram kembali mencuri perhatian setelah meraih Creative Finance Award 2026 dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Regional Nusa Tenggara dan Maluku di Ballroom Merumatta Senggigi, Senin malam (19/5).

Penghargaan itu diberikan di tengah tekanan fiskal yang dialami banyak pemerintah daerah. Kota Mataram dinilai berhasil menghadirkan inovasi pengelolaan anggaran sekaligus menekan angka pengangguran terbuka melalui program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda kepada Wali Kota Mohan Roliskana dan disaksikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Capaian ini menjadi sorotan karena diraih saat banyak daerah menghadapi keterbatasan APBD dan tekanan ekonomi. Kota Mataram justru dinilai mampu menjaga efektivitas anggaran melalui reformasi tata kelola berbasis teknologi.

Selama beberapa tahun terakhir, Pemkot Mataram menerapkan sistem e-Budgeting untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, sekaligus menekan potensi kebocoran anggaran.

“Ukuran keberhasilan daerah hari ini bukan lagi soal besar kecilnya anggaran, tetapi sejauh mana kebijakan itu benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Tito Karnavian.

Menurut Tito, Kota Mataram menjadi contoh bagaimana pengelolaan fiskal yang sehat dapat mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.

Hal senada disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Ia menilai keberhasilan Mataram tidak hanya terlihat dari sisi administrasi keuangan, tetapi juga dari dampak sosial yang mulai dirasakan masyarakat.

“Kota Mataram berhasil membangun keseimbangan antara inovasi fiskal dan intervensi sosial yang efektif,” kata Iqbal.

Sementara itu, Mohan Roliskana menegaskan penghargaan tersebut bukan sekadar simbol prestasi pemerintah daerah. Menurutnya, capaian itu lahir dari kerja kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.

“Creative financing bukan hanya bicara efisiensi anggaran, tetapi bagaimana APBD bisa bekerja lebih produktif dan memberi manfaat nyata bagi warga,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa tantangan fiskal tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik. Karena itu, inovasi anggaran disebut menjadi langkah penting agar program pemerintah tetap berjalan efektif di tengah keterbatasan.

“Penghargaan ini menjadi motivasi agar kami terus menghadirkan kebijakan yang lebih adaptif, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.