Gubernur Ansar Targetkan 100 Kampung Nelayan Merah Putih Terbangun di Kepri

LKI Golkar – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) siap membangun 32 unit Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai kabupaten/kota pada tahun 2026. Program nasional ini ditargetkan menyentuh 100 unit dari total 172 unit yang diusulkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.

“Kita kejar targetlah mudah-mudahan 100 kampung nelayan bisa terbangun,” kata Ansar Ahmad, Senin 18 Mei 2026.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, telah menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota untuk mengawal program ini hingga ke tingkat desa. Dinas perikanan dan kepala desa di masing-masing daerah diminta bekerja keras demi memastikan pelaksanaan program berjalan maksimal.

Ansar menerangkan bahwa keterbatasan lahan daratan menjadi kendala utama dalam pemenuhan target program tersebut. Mengingat wilayah Kepri didominasi oleh lautan, pemerintah harus memutar otak untuk menemukan solusi spasial yang tepat.

“Masalah yang harus diselesaikan itu keterbatasan lahan, kalau tidak bisa di darat kan bisa diatas laut,” ujarnya.

Sebagai jalan keluar, Pemprov Kepri mengusulkan konsep pembangunan kampung nelayan di atas permukaan laut. Konsep ini tetap mengutamakan pembangunan infrastruktur penghubung untuk menjaga akses konektivitas menuju daratan.

Dari total usulan, sebanyak 32 unit telah lolos proses verifikasi tim pusat dan siap dibangun sepanjang tahun ini. Sebelumnya, proyek percontohan sebanyak tiga unit telah didirikan di Kota Batam dan satu unit di Kabupaten Natuna.

“Sudah lolos verifikasi itu ada 32 paling banyak di Kabupaten Natuna,” ucapnya.

Porsi pembangunan terbesar nantinya akan dialokasikan di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga. Sementara itu, sisa unit lainnya akan dibangun tersebar di wilayah kabupaten dan kota lain se-Kepri.

Proyek strategis ini dibagi menjadi dua kategori pembangunan dengan skema anggaran yang berbeda. Kategori utama mendapatkan alokasi anggaran maksimal Rp22 miliar per unit, sedangkan kategori penyangga berkisar antara Rp10 miliar hingga belasan miliar rupiah.

Ia menambahkan bahwa optimalisasi program tersebut akan mengupayakan pemanfaatan aset pemerintah daerah yang tersedia. “Konsep ini merupakan bagian dari program Asta Cita Bapak Presiden yang mesti kita dorong penuh di daerah,” katanya.