TNI Bubarkan Nobar Film ‘Pesta Babi’, DPR Ingatkan Aparat Harus Bertindak Sesuai Aturan

LKI Golkar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, menanggapi peristiwa pembubaran kegiatan nonton bareng film dokumenter “Pesta Babi” di Ternate, oleh Kodim 1501/Ternate pada Jumat (8/5/2026) malam lalu.

Dave meminta seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan pendekatan yang proporsional serta konstitusional.

Menurut Dave, Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin kebebasan berekspresi, berkumpul, dan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam konstitusi. 

Namun di sisi lain, aparat keamanan juga memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas dan ketertiban umum di tengah masyarakat.

“Terkait peristiwa pembubaran kegiatan nonton bareng film dokumenter ‘Pesta Babi’ di Ternate, saya memandang bahwa semua pihak perlu menahan diri dan mengedepankan pendekatan yang proporsional, konstitusional, serta menjunjung prinsip demokrasi dan ketertiban umum secara seimbang,” kata Dave saat dihubungi, Minggu (10/5/2026).

Dave menjelaskan aparat keamanan, termasuk TNI, memang memiliki kewajiban menjaga stabilitas dan mencegah potensi konflik sosial, terutama di wilayah yang memiliki sensitivitas sosial tertentu.

“Indonesia adalah negara demokrasi yang menjamin kebebasan berekspresi, berkumpul, dan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam konstitusi. Di sisi lain, aparat keamanan juga memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas, ketertiban, dan mencegah potensi konflik sosial di tengah masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki sensitivitas sosial tertentu,” ucapnya.

Kendati demikian, Dave menegaskan bahwa setiap tindakan aparat harus tetap berada dalam koridor hukum dan kewenangan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Karena itu, setiap tindakan aparat, termasuk TNI, harus tetap berada dalam koridor tugas pokok dan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan,” ucapnya.

Legislator Partai Golkar itu juga menekankan pentingnya mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis, dalam menghadapi kegiatan sipil agar tidak memunculkan kesan intimidatif di tengah masyarakat.

“Pendekatan persuasif, dialogis, dan koordinatif tentu harus selalu menjadi prioritas dalam menghadapi kegiatan sipil agar tidak menimbulkan kesan intimidatif ataupun ruang tafsir yang dapat memicu polemik di publik,” pungkas Dave.