Hasilkan 8.000 Ton Sampah per Hari, Legislator Golkar Judistira Dorong Jakarta Mampu Kelola Mandiri

LKI Golkar – Ketua Fraksi Golkar sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan mendorong perubahan besar dalam sistem pengelolaan sampah ibu kota.

Dengan volume sampah mencapai sekitar 8.000 ton per hari, Jakarta dinilai harus segera beralih ke sistem pengolahan mandiri tanpa bergantung pada Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Hal itu disampaikan Judistira dalam Forum Group Discussion (FGD) Strategi Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Sinergi Pemuda dalam Pengelolaan Sampah Kota yang Berkelanjutan di Halaman Kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2026).

Ia mengatakan, besarnya volume sampah menjadi tantangan serius yang tidak bisa lagi ditangani dengan pola lama.

“Jumlahnya hampir kurang lebih 8.000 ton per hari, sudah berjalan kurang lebih 20 tahun seperti ini. Sampah dari rumah, pusat perbelanjaan, kafe, restoran, semuanya diangkut ke Bantar Gebang,” ujar Judistira.

Menurutnya, ketergantungan terhadap Bantargebang sudah tidak bisa dipertahankan karena kapasitasnya semakin terbatas.

Kondisi ini mendorong DPRD melalui pansus untuk merumuskan langkah strategis agar pengelolaan sampah dapat dilakukan di dalam wilayah Jakarta.

“Ke depan, semua sampah yang dihasilkan di DKI Jakarta harus dikelola di kota sendiri. Ini menjadi tantangan besar, tapi harus kita mulai dari sekarang,” katanya.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Pansus tengah mengkaji sejumlah teknologi pengolahan sampah, seperti Refuse Derived Fuel (RDF) yang mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif, serta Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Intermediate Treatment Facility (ITF).

Namun, implementasi teknologi ini tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari penentuan lokasi fasilitas, kesiapan anggaran, hingga penerimaan masyarakat di sekitar proyek.

Selain itu, Judistira menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengurangi beban pengelolaan sampah.

Anggota Komisi D itu mendorong gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga menjadi tiga kategori, yakni organik, non-organik, dan residu.

DPRD juga berencana mengusulkan anggaran khusus untuk penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di tingkat lingkungan. Menurutnya, ketersediaan fasilitas menjadi kunci dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat.

“Kalau sarananya disiapkan, masyarakat akan lebih mudah untuk tertib. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal budaya,” ujarnya.