Pemerataan-Keadilan Akses Pendidikan, Golkar Dorong Moratorium Perguruan Tinggi di Bali Selatan

LKI Golkar – Salah satu jalan penguatan SDM di Bali adalah dengan pemerataan dan keadilan akses  pendidikan, yang selama ini belum terwujud. Karena itu, moratorium perguruan tinggi di Bali bagian selatan dinilai sebagai opsi solusi. Pandangan itu menguak dalam FGD dengan tema “Moratorium Pendirian Perguruan Tinggi di Bali Selatan Dialihkan ke Kabupaten Karangasem dan Jembrana” yang diadakan DPD Golkar Bali, Minggu (5/4/2026).

Ketua DPD Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih, mengatakan, moratorium itu demi pemerataan dan keadilan, karena masih ada disparitas pendidikan. Sejauh ini banyak warga kurang mampu sulit mengakses pendidikan tinggi di Karangasem dan Jembrana, tidak seperti di Badung dan Denpasar yang berlimpah. Jika sekolahnya didekatkan maka mereka bisa mengakses pendidikan dengan baik, dan biaya bisa ditekan.

“Kalau tidak ada kebijakan moratorium, berarti pemerintah tidak hadir untuk keadilan. Yang dapat insentif politik itu pemerintah, bukan Golkar. Jangan biarkan Bali ini autopilot, bisa lebih rusak lagi nanti,” seru anggota DPR RI itu.

Membuka diskusi, moderator Prof. Dasi Astawa sumber daya alam (SDA) tanpa SDM tidak akan menjadi sumber daya ekonomi (SDE). “Tata kelola Bali lemah karena SDM. Saya apresiasi Golkar hadirkan ide gila perubahan pendidikan untuk Bali,” sebutnya.

Rektor Unud, Prof. I Ketut Sudarsana, mengakui ada kesenjangan fasilitas antara Bali bagian selatan yang over populasi dengan kawasan pesisir, meski pemerintah berusaha meningkatkan aksesibilitas. Bali bisa belajar dari China atau Jepang bagaimana melihat potensi wilayah dan kampus bisa menyesuaikan dengan potensi itu. Misalnya Jembrana ada sektor perikanan, bisa mengembangkan prodi pengolahan ikan dan logistik.

“Meski pasarnya dari sisi usia sekolah di Jembrana cuma 7%, tapi ada potensi dari barat dan utara, termasuk Jawa Timur,” sarannya.

Wabup Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, menyatakan SDM Karangasem siap bersaing. Hanya, dia mengakui ruang dan kesempatan pendidikan kurang. “Karangasem menuntut supaya bisa seperti Bali selatan di bidang pendidikan. Apalagi secara wilayah dan penduduk juga besar,” sebutnya.

Dr. I Gusti Lanang Bagus Eratodi sebagai Kepala Lembaga Layanan  Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Bali-NTB menyatakan, perguruan tinggi dalam bentuk universitas sudah dimoratorium di Bali selatan. Dia menyarankan di Karangasem dibangun akademi atau politeknik, dan itu masih diizinkan.

Rektor Universitas Warmadewa, Prof. I Gde Suranaya Pendit, membangun perguruan tinggi itu terpenting adalah keseimbangan jumlah mahasiswa yang masuk dan selesai kuliah. Pergerakan ini membuat swasta bisa bagus, berkembang dan terakreditasi unggul. Untuk menuju itu ditentukan mahasiswa dan calon mahasiswa.

“Dengan jumlah calon 100 ribu yang sampai ke S1, lulusan rerata 61 ribu. Intinya, apa bisa dapat mahasiswa di Karangasem?” sentilnya.

Bagi Demer, salah satu jalan memastikan mahasiswa mau kuliah di Karangasem atau Jembrana adalah moratorium perguruan tinggi dan kelas. Jika tidak, meski dibangun di Karangasem misalnya, tetap saja orang akan kuliah di Badung atau Denpasar. “Jangan pikir yang kuliah itu orang Bali saja, ada juga dari NTB dan NTT. Kalau di selatan disetop, yang hidup itu di utara dan timur,” tegasnya.

“Kami berharap Golkar terus menyuarakan ini, agar keadilan pendidikan hadir di seluruh Bali,” pinta Wabup Pandu.

Menutup sesi diskusi selama nyaris 2 jam, Dasi Astawa kembali mengapresiasi Golkar karena berani mengundang kaum intelektual. Gerakan ini harusnya didukung pemda. “Banyak politisi alergi kritik dari akademisi, tapi Pak Demer justru mengundang,” sentilnya.

“Tapi rektor-rektor ini juga hebat karena berani datang ke Golkar,” celetuk Demer, disambut tawa hadirin.