Waketum Golkar Nilai Politik Luar Negeri Prabowo Masih Bebas Aktif

LKI Golkar – Wakil Ketua DPP Golkar Idrus Marham bicara soal politik luar negeri Presiden Prabowo Subianto usai Indonesia masuk board of peace (BoP) inisiatif internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Idrus menilai langkah itu tidak menyimpang dan tetap pada garis bebas aktif.
“Pola komunikasi politik luar negeri yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini itu memang agak maju. Agak maju bahwa menurut konstitusi, menurut undang-undang yang ada, itu adalah bebas aktif. Nah bebas aktif ini harus dilihat dalam perspektif dinamis, tidak bisa kita lihat dalam perspektif statis,” ujar Idrus kepada wartawan di Makassar, Minggu (25/3/2026).

Bebas aktif dinamis, kata Idrus, tidak bertentangan dengan ideologi, falsafah dan konstitusi negara. Yakni sesuai UUD 1945, kemerdekaan adalah hak setiap bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan

“Dan karena itu musuh kita bangsa Indonesia sejak awal adalah kolonialisme dan imperialisme, penjajahan. Kita harus mengedepankan kemerdekaan, menghargai,” jelasnya.

Namun Idrus menggaris bawahi, Indonesia gabung BoP tidak boleh larut dalam perang antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran. Di sisi lain, Indonesia tetap bisa berkomunikasi dengan negara manapun termasuk Iran.

“Ini semua dalam bebas aktif artinya adalah mengalir tetapi tidak hanyut. Mengalir tapi tidak hanyut artinya berkomunikasi dengan siapa saja tidak hanyut, artinya terkontrol oleh nilai-nilai dasar ideologi, falsafah, dan konstitusi negara. Ada di BOP oke, tetapi bukan berarti ikut begitu saja,” ungkapnya.

Justru Idrus menilai, Indonesia gabung BoP bisa menyampaikan sikap negara dalam gagasan perdamaian di Timur Tengah. Kebijakan ini dinilai sudah dipertimbangkan dengan matang.

“Dan kita punya keyakinan adalah bahwa Pak Prabowo dalam mengambil kebijakan-kebijakan sudah diperhitungkan sedemikian rupa, mendasar, prospektif, dan antisipatif,” katanya.

Sayangnya, kata Idrus, opini publik mengenai politik luar negeri masih tergiring ke arah negatif karena komunikasi para kabinet. Termasuk para menteri dinilai belum mampu menerjemahkan program strategis pemerintah.

“Yang disayangkan (Said Didu) adalah implementasinya belum dilakukan secara konkret sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan untuk kemajuan Indonesia,” katanya.

Padahal, kata Idrus, program strategis Prabowo sudah di tataran yang benar. Namun komunikasi publik menteri yang tidak efektif.

“Kita ingin menteri-menteri semua seperti itu (Menteri ESDM Bahlil Lahadalia), karena kebijakannya sudah mendasar, prospektif, dan antisipatif,” pungkasnya.