Pimpinan Komisi I Dukung TNI Siaga 1 demi Jaga Stabilitas Nasional di Tengah Konflik

LKI Golkar – Komisi I DPR RI mendukung langkah Tentara Nasional Indonesia (TNI) meningkatkan status kesiapsiagaan menjadi siaga tingkat 1 sebagai respons terhadap eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai, kebijakan tersebut menjadi bukti kesigapan aparat pertahanan dalam menghadapi dinamika global, sekaligus menjaga stabilitas keamanan nasional.

“Perkembangan di Timur Tengah saat ini menuntut kewaspadaan, namun langkah TNI meningkatkan status kesiapsiagaan justru mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga keamanan nasional,” kata Dave saat dihubungi, Minggu (8/3/2026).

Menurut dia, peningkatan status siaga juga menunjukkan kesiapan negara dalam mengantisipasi berbagai potensi ancaman, yang dapat berdampak pada keamanan dalam negeri.

“Ini menunjukkan kesigapan aparat pertahanan menghadapi dinamika global, sekaligus memberikan ketenangan bagi masyarakat bahwa negara hadir dengan penuh tanggung jawab,” kata Dave.

Oleh karena itu, Dave menilai kesiapsiagaan TNI bukan sekadar respons terhadap perkembangan internasional, melainkan wujud komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional.

Politikus Golkar itu pun optimistis Indonesia mampu menghadapi dinamika global yang terjadi saat ini tanpa mengganggu stabilitas di dalam negeri.

“Dengan koordinasi yang solid antarlembaga, bangsa ini akan tetap aman, stabil, dan mampu menghadapi tantangan global dengan semangat kebersamaan serta optimisme tinggi,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Agus Subiyanto memerintahkan seluruh jajaran TNI meningkatkan kesiapsiagaan menjadi siaga tingkat 1 untuk mengantisipasi perkembangan situasi global yang semakin dinamis, khususnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Perintah tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang ditandatangani Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.

Kepala Pusat Penerangan TNI Aulia Dwi Nasrullah membenarkan adanya telegram tersebut. Dia menjelaskan bahwa peningkatan kesiapsiagaan merupakan bagian dari tugas pokok TNI dalam menjaga keamanan negara.

“Perlu saya sampaikan bahwa sesuai yang diamanatkan dalam UU TNI, salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,” kata Aulia.

Menurut dia, peningkatan status siaga dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap dinamika konflik internasional sekaligus mempertimbangkan perkembangan situasi keamanan di dalam negeri.

Adapun status siaga tingkat 1 tersebut berlaku sejak 1 Maret 2026 hingga waktu yang belum ditentukan. Dalam telegram tersebut, Panglima TNI memberikan tujuh instruksi utama kepada seluruh jajaran TNI untuk meningkatkan kesiapsiagaan operasional.

Salah satu instruksi utama adalah menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI diminta meningkatkan patroli keamanan di berbagai obyek vital strategis dan pusat aktivitas ekonomi.

Patroli itu mencakup sejumlah fasilitas penting, seperti bandara, pelabuhan laut maupun sungai, stasiun kereta api, terminal bus, hingga fasilitas vital lain seperti kantor perusahaan listrik negara.

Selain itu, Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) diperintahkan melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. Upaya pengamanan juga dilakukan melalui jalur intelijen.

Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI diminta menginstruksikan para atase pertahanan RI di negara-negara terdampak konflik untuk mendata serta memetakan kondisi warga negara Indonesia (WNI). Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan apabila diperlukan proses evakuasi WNI dari wilayah konflik.

Proses itu harus dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri serta perwakilan diplomatik Indonesia di negara terkait. Di dalam negeri, Kodam Jaya juga diminta meningkatkan patroli di berbagai obyek vital strategis serta kawasan kedutaan besar di wilayah Jakarta guna memastikan situasi keamanan tetap kondusif.

Sementara itu, satuan intelijen TNI diperintahkan melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan di obyek vital maupun kawasan kedutaan. Seluruh badan pelaksana pusat (Balakpus) TNI juga diminta melaksanakan kesiapsiagaan di satuan masing-masing.

Setiap perkembangan situasi yang terjadi harus segera dilaporkan kepada Panglima TNI. Aulia menegaskan bahwa peningkatan kesiapsiagaan tersebut merupakan bagian dari profesionalitas TNI dalam menjaga keamanan negara.

“TNI bertugas secara profesional dan responsif, yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional, serta siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional,” ujar Aulia.

Menurut dia, TNI secara rutin melaksanakan apel dan pengecekan kesiapan guna memastikan seluruh personel serta kekuatan militer berada dalam kondisi siap operasional.

“Dengan demikian TNI harus memiliki kesiapsiagaan operasional yang tinggi, salah satunya adalah dengan melaksanakan Apel pengecekan kesiapan secara rutin,” kata Aulia.

Sebagai informasi, situasi di kawasan Timur Tengah memanas setelah Israel bersama Amerika Serikat (AS) dilaporkan menyerang Teheran, Iran, pada Sabtu (28/2/2026) pagi. Serangan itu disebut terjadi di dekat kantor Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei.

Kantor berita Tasnim dan Fars kemudian mengonfirmasi kematian Khamenei. Hingga kini, aksi saling serang dilaporkan masih berlangsung dan meluas di kawasan regional Timur Tengah.