Harga Minyak Melonjak, Bahlil Siapkan Gebrakan Percepat Campuran Etanol ke BBM

LKI Golkar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan mempercepat penerapan kebijakan mandatori campuran bioetanol ke bahan bakar minyak (BBM). Hal ini sebagai respons terhadap harga minyak dunia yang meroket hingga menembus 118 dolar AS per barel.

“Karena kalau harga minyak fosil bisa melampaui 100 dolar AS per barel, maka itu akan lebih murah kalau kita blending (campur),” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (9/3/2026).

Bahlil sebelumnya berencana mewajibkan kandungan etanol sebesar 20 persen pada bahan bakar minyak atau E20 pada 2028 untuk mengurangi impor bensin.

Kebijakan tersebut dapat diimplementasikan lebih cepat apabila melihat dinamika geopolitik di Timur Tengah yang memengaruhi negara-negara yang masih bergantung pada energi fosil.

“Kami bikin mandatori untuk bensin dan itu lebih bersih,” ucap Bahlil.

Selain mandatori E20, Bahlil juga berencana mempercepat implementasi kebijakan biodiesel 50 persen atau B50. B50 merupakan bahan bakar campuran yang terdiri atas 50 persen solar dan 50 persen bahan bakar nabati (BBN) berbasis kelapa sawit.

Saat ini Indonesia menerapkan mandatori B40, sementara mandatori B50 masih dalam kajian.

“Jadi, ada beberapa langkah yang akan kami lakukan. Sudah barang tentu dengan kondisi yang ada, maka pemerintah berpikir untuk mencari alternatif terbaik dalam rangka menjaga pasokan energi nasional,” kata Bahlil.

Diberitakan oleh Sputnik, harga minyak mentah jenis Brent mencapai 118 dolar AS per barel untuk kali pertama sejak 17 Juni 2022.

Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata harga minyak pada Januari 2026, di mana jenis Brent (ICE) sebesar 64 dolar AS per barel dan US WTI berada pada angka 57,87 dolar AS per barel.

Lonjakan harga minyak dunia dipicu oleh eskalasi perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran.

Ketegangan regional meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran pada 28 Februari 2026, yang sejauh ini dilaporkan menewaskan lebih dari 1.000 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, lebih dari 150 siswi sekolah, serta sejumlah pejabat tinggi militer.

Iran telah membalas dengan rentetan serangan besar-besaran yang menargetkan pangkalan AS, fasilitas diplomatik, dan personel militer di seluruh kawasan, serta beberapa kota di Israel. Serangan tersebut terus meningkat.

Pada Ahad (8/3/2026), AS dan Israel melancarkan serangan udara yang menargetkan fasilitas penyimpanan minyak Iran di Teheran dan sekitarnya. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas penyimpanan, termasuk Depo Minyak Shahran.

Sebelumnya, praktisi migas Hadi Ismoyo menilai lonjakan harga minyak dunia membuat beban PT Pertamina (Persero) semakin berat jika tidak diikuti penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Saat ini harga minyak global telah menembus sekitar 111 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipatok sekitar 70 dolar AS per barel.

Kondisi tersebut menimbulkan tekanan besar terhadap pengelolaan energi nasional. Selisih harga yang lebar antara asumsi APBN dan harga pasar berpotensi meningkatkan beban subsidi maupun kompensasi energi.

“Berat bagi Pertamina jika tidak ada penyesuaian harga atau penambahan pagu subsidi BBM tanpa menaikkan harga. Di lain pihak, ruang fiskal juga sempit. Pilihannya sangat sulit,” kata Hadi kepada Republika.co.id, dikutip Senin (9/3/2026).

Menurut dia, lonjakan harga minyak dunia mendorong kenaikan biaya produksi energi. Kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi harga berbagai produk turunan, termasuk BBM yang dipasarkan di dalam negeri.

Hadi menjelaskan, Pertamina beroperasi sebagai korporasi yang tetap harus menjaga kesehatan bisnisnya. Dalam praktik industri energi, kenaikan harga bahan baku biasanya akan diikuti penyesuaian harga produk.

“Pertamina adalah korporasi sehingga ketika bahan baku naik, otomatis produk juga harus naik. Fair business. Tinggal kenaikannya ini mau diserap di mana dan oleh siapa,” ujar tokoh yang juga Dewan Penasihat Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) periode 2025–2028 itu.

Di tengah tekanan tersebut, menurut dia, pemerintah memiliki sejumlah opsi untuk menahan dampak kenaikan harga terhadap masyarakat. Salah satunya dengan menambah pagu subsidi energi melalui penyesuaian kebijakan fiskal.

Hadi memandang langkah tersebut dapat ditempuh dengan meninjau kembali postur APBN serta melakukan penataan ulang prioritas program belanja negara. “Cara yang tidak membebani masyarakat adalah opsi penambahan pagu subsidi, di mana pemerintah perlu revisit APBN. Menggunakan skala prioritas untuk memangkas, mengoptimalkan, dan mengefisienkan program,” ucapnya.

Ia menilai pemerintah juga perlu mempercepat langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui program konversi energi, termasuk konversi BBM ke gas serta percepatan penggunaan kendaraan listrik.

Dalam jangka panjang, peningkatan kegiatan eksplorasi sektor hulu minyak dan gas juga dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Penugasan lebih besar kepada Pertamina dalam kegiatan eksplorasi dapat menjadi bagian dari strategi memperkuat pasokan energi dalam negeri.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia menyampaikan, pemerintah akan membentuk satuan tugas (Satgas) transisi energi untuk mempercepat implementasi program, termasuk konversi motor konvensional menjadi motor listrik. Ia menyebut Satgas ini dibentuk untuk percepatan konversi kendaraan bermotor konvensional yang jumlahnya mencapai 120 juta unit menjadi motor listrik. Kebijakan ini disiapkan bertepatan dengan kondisi pasokan minyak dunia yang terancam akibat perang Israel dan AS melawan Iran serta penutupan Selat Hormuz.

“Bapak Presiden membentuk tim Satgas untuk bisa melakukan percepatan ini. Tadi kami diberikan tugas oleh Bapak Presiden (Presiden Prabowo Subianto) kepada saya sebagai Ketua Satgas untuk menjalankan dan menerjemahkan kebijakan ini secara cepat,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Presiden, kata Bahlil, menargetkan implementasi program tersebut dapat berjalan maksimal dalam waktu tiga hingga empat tahun, bahkan diharapkan bisa terealisasi lebih cepat.

“Bapak Presiden sangat berkeinginan agar implementasinya dilakukan segera dan insya Allah kita akan melakukannya dalam kurun waktu yang tidak lama. Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa maksimal tiga sampai empat tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” jelasnya.

Selain mempercepat konversi motor konvensional, Satgas tersebut juga dibentuk untuk memastikan berbagai program transisi energi dapat segera diimplementasikan, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt. Satgas ini juga bertugas menerjemahkan kebijakan pemerintah secara cepat agar program transisi energi, pengembangan energi terbarukan, dan elektrifikasi kendaraan dapat berjalan efektif.

Bahlil menambahkan percepatan transisi energi tidak hanya bertujuan mempercepat penggunaan energi bersih, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara. Ia menjelaskan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) akan membantu menekan beban subsidi listrik pemerintah.

“Sudah barang tentu orientasinya adalah transisi energi bisa kita lakukan dengan cepat, tetapi juga kita bisa mengurangi subsidi. Dengan mengonversi PLTD berbahan diesel ke PLTS akan terjadi efisiensi terhadap subsidi listrik kita sekaligus mendorong percepatan penggunaan motor dan mobil listrik,” jelas Bahlil.