Gubernur Papua Canangkan 6 Program Unggulan, Wujudkan Papua Cerah

LKI Golkar –  Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri mencanangkan enam program unggulan daerah dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua 2025–2029, di Jayapura, Kamis, 5 Maret 2026.

Fakhiri mengatakan di hadapan para bupati, wakil bupati, tokoh agama, dan mitra pembangunan yang hadir, bahwa enam program unggulan tersebut dirancang untuk memberikan dampak cepat dan langsung, terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Menurut dia, program-program itu juga menjadi langkah konkret untuk memastikan visi pembangunan “Papua Cerah” dapat diwujudkan melalui kebijakan dan pelayanan publik yang nyata.

“Dengan penanganan medis yang tepat waktu serta pemberian gizi secara teratur, saya pastikan setiap anak Papua yang akan lahir terhindar dari risiko stunting dan sekaligus akan menekan angka kematian ibu dan anak,” kata Gubernur Fakhiri.

Adapun enam program unggulan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Papua meliputi, program kesehatan ibu dan anak melalui Kartu Ibu Keluarga Siap Ibu Hamil atau Kartu Kasih. Program ini dirancang untuk menjamin layanan kesehatan bagi ibu hamil, termasuk prioritas penanganan medis dan pemberian asupan gizi secara berkala.

Program kedua adalah Kartu Mahasiswa Cerdas atau Kartu Mace. Program ini ditujukan untuk memberikan dukungan pendidikan kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu agar dapat menyelesaikan studi tanpa terkendala biaya.

Selain itu, pemerintah provinsi juga menyiapkan program Kartu Jaminan Sosial Lansia atau Kartu Jalan. Melalui program ini, para lanjut usia akan memperoleh bantuan tunai untuk kebutuhan dasar, layanan kesehatan berupa kunjungan dokter ke rumah (homecare), serta kemudahan memperoleh obat kronis tanpa harus mengantre.

Program berikutnya adalah modernisasi sarana perdagangan yang bertujuan menyediakan ruang usaha yang lebih layak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk petani dan nelayan.

Pemerintah Provinsi Papua juga berfokus pada peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan jalan, jembatan, dermaga, dan bandara untuk memperlancar mobilitas orang, barang, dan jasa.

“Tanpa akses konektivitas yang berkualitas, wilayah yang kaya sumber daya alam akan tetap terisolasi. Program ini bertujuan menghapus disparitas harga antarwilayah dan memastikan bahwa keadilan sosial terwujud dalam lingkungan konektivitas yang setara,” jelasnya.

Program terakhir adalah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Fakhiri menyoroti masih banyak keluarga di Papua yang tinggal di rumah tidak layak huni dengan jumlah penghuni yang besar dalam satu rumah.

“Orang Papua di satu rumah itu bisa tinggal kakek, nenek, cucu di dalam, makanya harus kita bangun, kita harus menyesuaikan mereka hidup mandiri berkeluarga,” tuturnya.

Ia mengatakan, program pembangunan rumah layak huni tersebut direncanakan berlangsung selama lima tahun ke depan dan mencakup kawasan perkotaan hingga wilayah pesisir di Provinsi Papua.

Fakhiri menambahkan, keberhasilan program-program tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat adat, akademisi, dunia usaha, serta mitra pembangunan.

“Kemajuan tidak boleh meminggirkan kearifan lokal, melainkan harus memperkuat kreativitas, martabat, serta kohesi sosial masyarakat Papua sebagai bagian yang utuh dari pembangunan daerah,” pungkasnya.